Network
PORTAL MAJALENGKA - Setelah sebelumnya melakukan kegiatan di Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Banten, Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dengan didampingi Polda Bali, Polres Badung, Klungkung, Gianyar dan Buleleng minggu ini melakukan pemantauan langsung terhadap 4 kabupaten di Bali.
Pemantauan tersebut terkait dengan Penggunaan Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Badung, Klungkung dan Gianyar, pengecekan program penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Badung dan pemantauan BLT - Desa di kabupaten Buleleng mula tanggal 5-9 September 2022.
Tim beranggotakan A. Damanik, Harun Al Rasyid, Herbert Nababan, Yudi Purnomo, Yulia Anastasia Fuada, Andi Rachman, Nita Adi Pangestu, Adi Prasetyo dan Erfina.
Baca Juga: Kutil Hidupkan AMRI di Tegal, Organisasi Bawahan PKI Untuk Lancarkan Gerakan Antiswapraja
Kasubbagassus Pencegahan Korupsi Hotman Tambunan menyebut, dari hasil pemantauan dan pengecekan lapangan, Satgasus menemukan beberapa hal.
Di Kabupaten Badung dana pinjaman daerah PEN digunakan untuk penataan pedagang dan pedestrian di sekitar pantai kuta, seminyak dan Legian.
Tetapi mengingat bahwa sampai dengan akhir Agustus 2022 Kementerian Dalam Negeri belum memberikan kepastian atas penggunaan dana PEN ini maka Pemerintah Daerah Badung memutuskan untuk menggunakan pembiayaan dari APBD melalui mekanisme APBN dan sudah mendapatkan persetujuan perubahan dari DPRD Kabupaten Badung.
Baca Juga: Kisah Kutil Seorang Anggota PKI yang Berani Mempermalukan R.A Kardinah adik R.A Kartini
"Dengan demikian kegiatan ini akan terus dilakukan dan Pemerintah Daerah Badung optimis akan menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan akhir Desember 2022," ujarnya, Minggu 11 September 2022.
Untuk Kabupaten Gianyar, menggunakan dana pinjaman PEN untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 dan digunakan untuk penataan alun-alun kota Gianyar dan pembangunan 2 unit RSUD Kabupaten Gianyar.
Bahwa tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan bahkan sampai dengan September 2022 ini semua kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.
Baca Juga: Selain Keramat, Berikut 10 Ciri Khusus yang Ada Pada Diri Wali Allah
Satgassus melihat bahwa pengelolaan pinjaman daerah di Kabupaten Gianyar bisa dijadikan sebagai contoh pengelolaan pinjaman daerah karena Satgassus Pencegahan Korupsi menemukan pengelolaan Dana Pinjaman yang bagus di Kabupaten Gianyar ini.
Untuk Kabupaten Klungkung, pinjaman daerah dana PEN digunakan untuk perluasan pembangunan RSUD daerah dan peningkatan akses jalan pariwisata di Pulau Nusa Penida.
Kegiatan masih tetap berjalan. Untuk memastikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri telah melakukan berbagai koordinasi pihak Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Progres Ikan Channa Asiatica Red Spoted (RS), Target Tembus Sirip Gondrong Lebar Berkibar
"Kami juga memberikan tips - tips dan meminta PPK kegiatan untuk meningkatkan pengawasan pekerjaan sehingga bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu," tandasnya.
Dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan dengan tiga pemerintah daerah ini, Satgassus akan melakukan review lebih lanjut sehingga dana pinjaman daerah khususnya pinjaman daerah dalam rangka PEN dana benar-benar tepat sasaran.
Pekerjaan dilaksanakan tepat waktu dan kegiatan bisa berdampak nyata bagi masyarakat penerima layanan dan juga tercapai pemulihan ekonomi nasional lebih cepat.
Baca Juga: Drama di Penghujung Laga, Inter Milan Sukses Tumbangkan Torino 1-0
Dalam kegiatan ini Satgassus Pencegahan Korupsi bertemu langsung dengan bupati ketiga daerah tersebut beserta jajaran bersama juga dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
Hotman Tambunan menambahkan bahwa di Kabupaten Badung juga, Satgasus bersama dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia melakukan uji coba berhubungan dengan pemakaian aplikasi Rekan untuk penyaluran pupuk bersubsidi.
"Aplikasi ini akan memudahkan petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi disamping juga meningkatkan akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi," urainya.
Baca Juga: Doa dari Mbah Moen Ini Mudahkan Ibu yang Mau Melahirkan
Klasifikasi Warga Miskin Belum Seragam
Sementara dari hasil pemantauan Satgassus di Kabupaten Buleleng terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai – Desa yang dilakukan oleh Budi Agung Nugroho selaku Katim, dengan anggota tim lainnya, Andre Dedi Nainggolan, Novariza, March Falentino, M. Praswad Nugraha, Anissa Rahmadhany, Waldy Gagantika, Juliandi Tigor Simajuntak dan Ronald Paul Sinyal.
Budi Agung Nugroho menjelaskan mengapa Kabupaten Buleleng dikarenakan tingkat penyaluran BLT – D di Kabupaten Buleleng yang telah mencapai lebih dari 77% sampai dengan penyaluran Bulan Agustus 2022.
Mantan Penyidik Senior KPK ini juga menyampaikan bahwa tujuan ke beberapa desa di Kabupaten Buleleng juga ingin melihat bagaimana proses pendataan sampai dengan penyaluran BLT – D ini secara langsung tanpa ada nya kendala.
"Ada 34 desa yang terpilih secara acak di Kabupaten Buleleng didampingi oleh DPMD Kabupaten Buleleng dan Polres Buleleng. Sebelumnya kami juga bertemu dengan PJ Bupati Buleleng," ujar Agung Nugroho.
Adapun temuan dari 34 desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Sawan dan Sukasada antara lain beberapa desa sudah melakukan pendataan dan pemilihan KPM dengan terlebih dahulu menentukan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT-D.
Dengan klasifikasi yang telah mereka buat memudahkan dalam menentukan prioritas KPM yang berhak menerima BLT-D.
Namun di sisi lain klasifikasi masyarakat miskin yang dibuat oleh masing-masing desa masih belum seragam.
Demikian juga klasifikasi masyarakat miskin untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial masih belum sinkron dengan klasifikasi untuk KPM BLT-D.
Sehingga masih ditemukan KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebaiknya KPM penerima BLT-D seharusnya ditandai untuk menghindari penerimaan ganda.
Baca Juga: Segera Dibuka Pendaftaran Tamtama Polri 2022, Ini Persyaratan yang Perlu Dipersiapkan
Karena jika tidak, hal ini akan menjadi beban bagi Pemerintah Desa jika ada program Bantuan Sosial lainnya dari pemerintah pusat di kemudian hari, karena harus membuat klasifikasi baru lagi ketika mendata calon KPM.
Hasil temuan dari kunjungan Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, penerima BLT–D ini akan menjadi evaluasi agar kedepannya harus tepat sasaran dan meminta para perangkat desa bersama relawan yang ditunjuk, untuk langsung verifikasi ke lapangan mendata KPM yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang ditentukan bagi para penerima Bantuan Langsung Tunai–Desa ini.
Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga merupakan Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap mengatakan, Kapolri sangat perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung perekonomian nasional.
Baca Juga: Link Ujian Kepekaan, Tak Kalah Menarik dari Ujian Bucin dan Julid! Begini Cara Memainkannya
Sehingga memerintahkan Satgassus pencegahan korupsi mengawal agar jangan sampai terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang bisa menghambat perekonomian yang sedang bangkit ini.
Tidak hanya itu, Satgasus juga memastikan distribusi pupuk subsidi yang lancar akan memperkuat ketahanan nasional, Bantuan Langsung Tunai-Desa akan memperkuat perekonomian masyarakat desa dan dana pemulihan ekonomi nasional bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Baca Juga: UPDATE Tarif Ojek Online Terbaru 2022, Berikut Rincian Harga Setiap Wilayah
"Sesuai arahan Kapolri, kami pastikan dan kawal itu semua, sehingga ekonomi Indonesia secara keseluruhan bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," ujar mantan penyidik KPK ini.***
