Network
KPK menyarankan pemerintah segera membentuk instrumen vaksinasi secara mandiri agar perusahaan itu tidak mematok harga semaunya untuk pelaksanaan vaksinasi.
Baca Juga: Jasa Marga Naikkan Tarif Tol Ini Mulai Minggu 17 Januari 2021, Salah Satunya Palikanci
"Kemudian langkah saran kita adalah menyusun payung hukum bagi kementerian atau lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri. Itu yang kita sarankan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk bisa dilaksanakan," ujarnya
Menurut Lili, ada peluang sejumlah perusahaan bidang kesehatan memanfaatkan kebutuhan vaksin di tengah masyarakat yang membutuhkan.
Lili pun menyinggung soal program keluarga berencana (KB) yang akhirnya menjadi bisnis perusahaan untuk masyarakat mampu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Jalani Vaksinasi Covid-19, IHSG Bergerak Positif
"Ada KB, kalau mau gratis ke puskesmas. Tapi orang-orang lebih berpunya, dia enggak mau ke Puskesmas, dia beli sendiri," ujarnya.
Teori Kejahatan.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), UIN SGD Bandung, Dr Sahrul Anwar juga menjadi narasumber, sementara Dekan FSH Prof Fauzan Ali Rasyid menjadi keynote speech.
Sahrul menyatakan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan hal itu harus dicegah. Adapun penyebab orang berbuat kejahatan karena ada tiga faktor.
