PORTAL MAJALENGKA - Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau pihak pesantren di seluruh Indonesia untuk berhati-hati degan modus penipuan yang mengatasnamakan Kemenag.
Pasalnya, saat ini Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) menerima banyak laporan terkait modus penipuan bantuan pesantren.
Modus penipuan itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenag dengan menjanjikan bantuan dan memungut biaya.
"Kami meminta kepada masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya jika ada yang menawarkan janji untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama," kata Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur dikutip Portal Majalengka dari situs resmi Kemenag pada Senin, 14 Februari 2022.
Ia mengingatkan kepada masyarakat khususnya pengasuh pondok pesantren untuk tidak mudah percaya dan segera melaporkan ke pihak berwajib.
Waryono menegaskan, Kemenag tidak pernah memungut biaya atas setiap program bantuan yang diberikan kepada pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
"Karenanya, jika ada info bantuan yang diklaim berasal Kemenag, namun menyaratkan biaya yang harus dikirimkan ke nomor rekening tertentu, maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias penipuan," ucapnya.
Lebih lanjut, Waryono menjelaskan, semua layanan publik di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tidak menyaratkan pembayaran atau meminta biaya apa pun. Begitu pun dengan layanan bantuan.
"Pada tahun 2022 ini seluruh pengajuan bantuan dilakukan secara online," tuturnya.
Ia menyampaikan, masyarakat untuk mencari informasi seputar program bantuan Kementerian Agama melalui saluran-saluran resmi, di laman https://ditpdpontren.kemenag.go.id/, atau melalui media sosial resmi milik Ditpdpontren.
Saat ini, lanjut Waryono, Kemenag telah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mencegah kasus penipuan.
Upaya tersebut menurutnya telah berhasil menangkap salah satu oknum yang diduga pelaku tindak penipuan di Kalimantan Barat.
"Pelaku penipuan menggunakan modus operandi yang beragam, tetapi ujung-ujungnya selalu ada permintaan sejumlah uang," kata Waryono.
Ia memaparkan, jika terjadi hal tersebut, maka untuk menghindari penipuan, setiap informasi yang diterima bisa dikonfirmasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota setempat.***