Network
Masih menurut Siti Zuhro untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus dijawab dengan pemekaran wilayah.
DOB yang dianggap sebagai “euforia” desentralisasi dan politik semata memberikan peluang lebih besar pada penguasa daerah untuk memberikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah kepada siapa saja yang dikehendaki, tidak terkecuali kepada para pengusaha (capital) dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Baca Juga: Pemerintah Terjunkan 5.000 Pelacak Kontak Covid-19
Jadi, sebenarnya untuk siapa pemekaran wilayah itu ditujukkan ?. Islam sendiri memandang bahwa pemerintahan bersifat sentralistik (terpusat) di tangan Amirul Mukminin sehingga menimalisir terbentuknya raja-raja kecil daerah.
Keberadaan gubernur di berbagai wilayah negeri tetap menginduk pada kebijakan pusat. Bercermin pelayanan seorang penguasa kepada rakyatnya banyak ditemukan kisahnya diantaranya Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang senantiasa blusukan untuk memastikan penduduknya terkecukupi kebutuhan hidupnya.
Baginya bahwa kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak.
Baca Juga: Wali Kota Cirebon Azis Nashrudin Positif Terpapar Covid-19, Minta Doa Kesembuhan ke Masyarakat
Kepemimpinan pelayanan tersebut tiada dapat diperoleh pada sistem desentralisasi saat ini yang lebih dominan pada nafsu kekuasaan semata. Saatnya kembali pada aturan politik Islam untuk memperoleh keberkahan dari Allah dan semangat palayanan untuk masyarakat.
Wallahu a'lam bishawab.***
