Network
Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi, sehingga hal semacam ini bisa dapat diawasi warganya.
Pemasangan papan informasi mengenai APBDes dengan pos-pos pendapatan dan belanja desa penting dilakukan, baik berupa baliho maupun lewat sosial media.
7. Penggelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor.
Meski bukti bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham isi dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) apa saja yang dimuat dalam Dokumen rencana kegiatan (Durek) APBDes yang telah ditetapkan.
Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian jenis barang dan juga harganya, apakah wajar sesuai standar harga yang telah ditetapkan atau tidak.
Baca Juga: BLT DANA DESA Maret 2022 Cair, Berikut Cara Cek dan Syarat Mendapatkan
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
Pengawas atau masyarakat dituntut harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.
Berapa persen pajak penghasilan, pembelian barang atau bahan-bahan bangunan.
Untuk masalah ini sebenarnya jika pemerintah desa khususnya kepala desa yang ingin mencalonkan kembali masalah perpajakan bisa menjadi ganjalan jika berlaku tidak amanah.
