Network
PORTAL MAJALENGKA - Dampak pasca pandemi yang dihadapi saat ini menuntut pemerintah baik pusat, daerah bahkan pemerintah desa berperan aktif agar inflasi tetap terkendali.
Dengan adanya Dana Desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing desa, harusnya bisa menjadi daya pemerintah desa berperan serta mengendalikan dampak inflasi yang dihadapi saat ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, program kerja pemerintah desa harus membumi, dan tepat guna. Pasalnya, inflasi setiap tahunnya terus terjadi.
Baca Juga: 100 Desa di Kabupaten Cirebon Bakal Gelar Pilkades atau Pilwu Serentak pada Oktober 2023
“Tidak bisa terelakkan, di awal tahun 2023 saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tingkat inflasi Indonesia di angka 5,28 persen. Pemerintah pun terus berupaya untuk bisa mengendalikan inflasi tersebut,” ujar Nanan, Sabtu, 18 Maret 2023.
Menurut Nanan, di tingkat daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui DPMD meminta peran serta dari pemerintah desa se-Kabupaten Cirebon menggunakan dana desa secara tepat guna sehingga mampu mengendalikan inflasi daerah.
“Dana desa dapat digunakan untuk proyek padat karya demi membantu kalangan masyarakat terdampak inflasi,” kata Nanan.
Dikatakan lebih lanjut oleh Nanan, salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah desa, adalah melalui program padat karya pembangunan desa yang dibiayai dana desa (DD)
Dengan program pembangunan desa swakelola warga desa setempat bisa terlibat sehingga mendapat penghasilan tambahan dan bisa membelanjakannya untuk kebutuhan pokok yang harganya bergejolak akibat inflasi.
