Network
PORTAL MAJALENGKA - Salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di seluruh tingkatan, termasuk pemerintah desa (pemdes) adalah keterbukaan publik.
Keterbukaan informasi publik pada konteks desa bisa diartikan sebagai akses publik terhadap informasi-informasi berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa (pemdes).
Keterbukaan informasi publik desa menjadi hal penting sebab pemerintah desa (pemdes) merupakan bagian pemerintahan yang langsung menyentuh masyarakat.
Baca Juga: Bagi yang Penasaran, Ini Gaji atau Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat di Bawahnya
Kendati dalam susunan hierarki pemerintahan, pemerintahan desa (pemdes) berada di level paling bawah, akan tetapi memiliki peran yang sangat penting.
Peran pemerintah desa sangat strategis dalam menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat di tingkat terdekat.
Karena itu, keterbukaan informasi publik desa dapat membantu masyarakat akan informasi yang diperlukan agar mampu berpartisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan program pemerintah desa.
Sayangnya masih ada sebagian desa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut.
Mereka belum melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakatnya sendiri.
Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di desa, dirangkum dari berbagai sumber berikut beberapa yang penting untuk dilakukan, di antaranya:
Baca Juga: Cara Mudah Pahami Pendapatan Desa, Ketahui Klasifikasi Menurut Kelompoknya
1. Menyediakan ruang informasi publik secara aktif
Dalam upaya peningkatan informasi publik ini pemerintah desa harus dapat menyediakan ruang informasi publik secara aktif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Ruang informasi publik yang dimaksud baik dilakukan secara konvensional ofline ataupun online.
Informasi-informasi yang wajib disediakan oleh pemerintah desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Keuangan Desa, , dan berbagai kebijakan dan program pemerintah desa.
RPJMDes penting untuk diinformasikan agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan dan program yang menjadi target capaian satu periode pemerintahan desa kedepan.
Secara bertahap kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMDes kemudian dituangkan kedalam RKPDes dalam tiap tahun anggaran untuk dimuat dalam APBDes.
Untuk ketepatan pembangunan desa penting bagi pemerintah desa untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes).
Baca Juga: PENTING Masyarakat Tahu, Ini Bedanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
2. Membentuk dan memperkuat lembaga pengelola informasi publik
Berkaitan dengan ruang publik diatas maka pemerintah desa harus membentuk dan memperkuat lembaga pengelola informasi publik seperti Sekretariat Desa atau Badan Publik, yang diberikan tanggung jawab sebagai penyedia dan pengelola informasi publik.
Dalam hal ini lembaga pengelola informasi publik harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat
Pemerintah desa perlu terus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Seperti pada poin pertama bahwa pemerintah desa harus aspiratif, selain harus bisa bekerjasama dengan BPD selaku lembaga permusyawaratan desa, dalam setiap kebijakan dan programnya penting untuk selalu melakukan musyawarah desa.
Hal ini menjadi kunci penting untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik.
Pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa
Salah satu aspek penting dari keterbukaan informasi adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintahan desa. Tentu berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan desa.
Baik dalam anggaran pertahunnya atau dalam masa periode pemerintahan tidak terlepas dari penggunaan anggaran desa.
Baca Juga: KETAHUI Program Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 Pasca WHO Cabut Status Covid-19
Untuk itu agar dapat menjamin ketepatan alokasi anggaran tersebut, pemerintah desa penting untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Semoga bermanfaat. *
