Network
Jelasnya DD menjadi kewajiban dari Pemerintah Pusat, sedangkan ADD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Proses Penyaluran Anggaran
Penyaluran Dana Desa (DD) dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara, yang selanjutnya dicairkan langsung ke desa-desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
Sedangkan ADD yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dialokasikan melalui dana perimbangan dan kemudian disalurkan ke RKD.
ADD sendiri memiliki besaran yang berbeda-beda tiap desa tergantung pada perhitungan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang tata caranya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
Baca Juga: BLT DANA DESA Maret 2022 Cair, Berikut Cara Cek dan Syarat Mendapatkan
3. Fungsi atau Penggunaan Anggaran
Secara umum, fungsi atau penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk pembiayaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Secara lebih spesifik Penggunaan DD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan.
Fungsi prioritas anggaran DD wajib memberikan manfaat bagi masyarakat berupa; (1) peningkatan kualitas hidup; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penanggulangan kemiskinan; dan (4) peningkatan pelayanan publik.
Adapun prioritas penggunaan ADD diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan ADD ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang penghasilan tetap (Siltap) dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa yang dibiayai dari ADD.
Demikian beberapa perbedaan DD dan ADD. Hal ini penting diketahui dan dipahami agar terwujud masyarakat yang partisipasi, kritis dan juga pemerintahan yang transparan.Semoga bermanfaat. *
