Network
PORTAL MAJALENGKA - Seorang pedagang angkringan di Jakarta Barat bernama Muhammad Aslam menggugat Presiden Jokowi terkait penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Level 4 Jawa dan Bali.
Muhammad Aslam selaku pedagang angkringan, menolak penujukan Jokowi terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Level 4 Jawa dan Bali.
Bahkan pedagang angkringan tersebut meminta Jokowi untuk mencopot Luhut Binsar Pandjaitan dari Koordinator PPKM Level 4 Jawa dan Bali.
Baca Juga: Airlangga Umumkan PPKM Level 4 Luar Jawa dan Bali Dua Minggu ke Depan
Gugatan Muhamad Aslam terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dengan langkah hukum. Ia menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Salah satu isi gugatan Muhamad Aslam, meminta Presiden Jokowi memecat Koordinator PPKM Level 4 Jawa-Bali yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM Level 4 Jawa dan Bali, dianggap Muhamad Aslam, tidak sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: PPKM Level 4 Jawa dan Bali Kembali Diperpanjang
Muhammad Aslam didampingi kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiaga. Viktor mengatakan, gugatan perdata itu dilayangkan karena penunjukan Luhut tidak sesuai dengan ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan.
"Terkait tindakan faktual itu, tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dalam memutuskan untuk melakukan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 kami juga meminta presiden untuk melakukan tindakan administratif mencopot Koordinator PPKM Level 4," katanya, Jumat 13 Agustus 2021.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah membagi wilayah penanganan pandemi Covid-19 dalam dua zona. Yakni zona Jawa dan Bali dan zona luar Pulau Jawa dan Bali.
Untuk zona Jawa dan Bali, Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator penanggung jawab.
Sementara untuk luar Pulau Jawa dan Bali, Presiden Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator.
Setelah ditunjuk, Luhut membuat kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Lalu, diperpanjang sampai tanggal 25 Juli sekaligus mengubah nomenklatur PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 untuk Jawa dan Bali.
Baca Juga: Langgar Edaran Bupati Majalengka Tentang PPKM Level 3, Siap-siap Kena Sanksi Ini
Selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4, pengetatan mobilitas dan aktivitas masyarakat dibatasi. Sektor ekonomi dihentikan sementara.
Lalu, mulai 26 Juli hingga 2 Agustus, Luhut kembali memperpanjang status PPKM Level 4 di Jawa dan Bali. Luhut lagi-lagi memperpanjang penerapan PPKM Level 4 Jawa dan Bali pada 2-9 Agustus. Pada masa ini, relaksasi atau pelonggaran aktivitas dan mobilitas mulai diberlakukan secara bertahap.
Lalu, Luhut kembali memperpanjang status PPKM Level 4 Jawa dan Bali mulai 9-16 Agustus 2021. Pada masa ini, pemerintah mulai mengujicoba membuka pusat perbelanjaan dan mal dengan syarat-syarat ketat.***
