Network
3. Gubernur, bupati dan walikota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan PPKM Darurat Covid-19. "Semua terintegrasi. TNI, Polri dan Pemda melakukan pengawasan ketat aktivitas masyarakat selama PPKM darurat," katanya.
4. Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM Darurat tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
5. Dalam hal gubernur, bupati dan walikota tidak melaksankan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat sebagaimana pada ketentuan point 2, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
6. Pengaturan detail akan dikeluarkan melalui Inmendagri.
"Saya ingatkan kepada kita semua jangan main-main dengan berita hoax. Karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," kata Luhut.
7. Terkait ketersediaan oksigen, para produsen oksigen diperintahkan untuk mengalokasikan 90 persen produksinya untuk kebutuhan medis. "Meminta masing-masing provinsi agar membentuk Satgas yang memastikan ketersediaan oksigen, Alkes dan farmasi. Memerintahkan Satgas ini agar berkoordinasi langsung dengan Menkes jika terjadi kesulitan suplai," kata Luhut.***
