PORTAL MAJALENGKA - Kudeta pemerintahan Myanmar meletus. Itu seiring penangkapan pemimpin tertinggi Myanmar Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint oleh pihak militer pada Senin dini hari, 1 Februari 2021.
Tidak hanya Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint, sejumlah petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) juga ikut ditangkap.
Saat penangkapan terjadi, situasi sepi karena diberlakukan jam malam untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Jaringan telepon maupun internet tidak bisa diakses.
Baca Juga: Dampak Abrasi, Sejumlah Desa di Kawasan Pesisir Tenggelam
Hingga saat ini keberadaan maupun kondisi Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint beserta petinggi NLD lainnya masih misterius. Sementara pihak militer tidak memberikan informasi terkait kondisi maupun di mana mereka berada.
Ketegangan politik di Myanmar terjadi antara kelompok sipil dan militer terkait tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020. Pada pemilu itu NLD menang telak.
Sementara itu, dilansir dari Antara, jalan-jalan di Myanmar sepi selama pemberlakuan jam malam untuk menghentikan penyebaran virus corona. Pasukan dan polisi anti huru-hara mengambil posisi di ibu kota, Naypyitaw, juga di kota pusat perdagangan utama, Yangon.
Baca Juga: Bupati Sleman Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi hingga Sebulan ke Depan
Pada Selasa pagi, sambungan telepon dan internet berjalan kembali tetapi tempat-tempat perbelanjaan yang biasanya ramai malah sepi. Bandara di pusat komersial Yangon ditutup.
Bank-bank mengatakan mereka akan buka kembali pada Selasa setelah menangguhkan layanan pada Senin.
Jenderal Min Aung Hlaing, yang hampir pensiun, menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang. Namun, ia tidak memberikan memberikan kerangka waktu soal pelaksanaan janji tersebut.
Baca Juga: Tarif Cukai Tembakau Naik Per 1 Februari, Harga Rokok akan Semakin Tak Terjangkau
Sebelumnya dalam pernyataan yang disiapkan untuk mengantisipasi penangkapannya, Suu Kyi menyerukan protes terhadap kediktatoran militer.
Dalam mengonsolidasikan kudeta, junta militer mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 orang pengganti untuk mengawasi berbagai kementerian, termasuk keuangan, pertahanan, urusan luar negeri, dan dalam negeri.
Biksu Buddha Shwe Nya War Sayadawa, yang dikenal karena dukungannya yang terang-terangan kepada NLD, berada di antara mereka yang ditangkap pada Senin. Biksu adalah kekuatan politik yang kuat di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan 8 Orang Tersangka Kasus Korupsi Asabri Termasuk Mantan Dirut PT Asabri
Salah satu keprihatinan utama para diplomat PBB adalah nasib Muslim Rohingya serta kelompok-kelompok etnis minoritas lainnya, yang diusir dari negara itu oleh militer dan tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga.
Bangladesh, yang menampung sekitar satu juta orang Rohingya, menyerukan "perdamaian dan stabilitas".
Bangladesh berharap proses untuk memulangkan para pengungsi dapat bergerak maju.***