Network
Jika semua sumbangan kepada pendidikan menjadi pengurang pajak atau ada anasir pembiayaan pendidikan dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di PPh, maka akan banyak dana yang langsung dibelanjakan di sektor pendidikan dan menutup tekor dana pendidikan.
Baca Juga: KPK Selamatkan Potensi Kerugian Keuangan Negara Selama 2020, Ini Jumlahnya
Meskipun urusan perpajakan ini bukan tugas Depdiknas langsung, tetapi upaya pengarusutamaan pendidikan (Education mainstreaming) harus menjadikan mendiknas leader dalam upaya ini, jika tidak mampu dilaksanakan, mubazirlah punya Mendiknas mantan Menteri Keuangan.
Namun, tentulah jangan biarkan CSR perusahaan semaunya belanjakan dananya dan semaunya pula memilih sektor sektor yang seksi dan mudah terlihat. Depdiknas harus siapkan cetak biru "daftar belanja" program perbaikan pendidikan yang jelas, agar perusahaan dapat cepat dan tepat sasaran dalam berkiprah di gerakan perbaikan pendidikan.
Ubah total tampilan situs elektronik Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang lambat dan tidak komunikatif dan miskin data itu, tampilkan dalam situs yang lebih interaktif dan mudah serta cepat diakses serta isi yang selalu terbarukan.
Agar semua pihak melihat kemajuan aksi perbaikan pendidikan ini, berita kehumasan Disdik harus tegas ditangani satu pintu, dalam menyampaikan informasi harus efektif, jelas dan cakupan besar.
Baca Juga: Bengkak di Wajah Setelah Menjalani Vaksin Covid-19? Pakar : Itu Bukti Kekebalan Bekerja
PENGHARGAAN
Penghargaan kepada insan pendidikan sudah sampai tahap kritis, sehingga bahasa indonesia memiliki kata sifat "menggurui" yang diterima luas dan berkonotasi buruk, anehnya guru tidak pernah tersinggung dan protes.
Hasil observasi di beberapa SMAN (SQIP-SF, 2005) , penghargaan guru terhadap diri sendiri sangat rendah. Untuk mulai memperbaikinya, berilah penghargaan semua insan pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah melalui Education Award.
