Network
Baca Juga: 1,8 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Sinovac Tiba di Bandara Soetta
Majalah Tempo memberitakan bahwa anggaran pemerintah untuk proyek bansos sekitar Rp. 300 ribu per kemasan untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang.
Artinya, total nilai korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya Rp. 21 miliar. Ada kesaksian yang menyebutkan nama sejumlah elite PDIP yang menitipkan perusahaan tertentu agar mendapat jatah proyek.
KPK harus menelusuri semua petunjuk itu. Bagi banyak orang, kejahatan semacam itu mungkin tidak terbayangkan—yang pasti menyakiti hati rakyat kecil—yang konon menjadi jargon PDIP, partainya wong cilik.
Baca Juga: Deteksi Kerentanan Keluarga secara Dini Melalui Aplikasi FamLink
Kembali ke persoalan FPI, pada versi pemerintah dianggap sebagai ormas keagaamaan radikal—seperti juga HTI dulu—yang dianggap membahayakan negara, dengan paling tidak 6 (enam) pertimbangan; Pertama, ormas konsensus menjaga keutuhan negara; Kedua, Anggaran Dasar yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang ormas; Ketiga, SKT sebagai ormas sesuai keputusan Mendagri No. 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014; Keempat, Ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum pada UU Ormas: Kelima, pengurus/anggota berdasarkan data terlibat tindak pidana terorisme; dan Keenam, terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggotanya yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat.
Baca Juga: Punya SDM Handal, TNI Siap Diturunkan Bantu Vaksinasi Covid-19
Radikalisme dan indikatornya
Sejarah telah mencatat, bagaimana trackrecord Islam dalam mewujudkan perdamaian dalam realitas. Pada awal kemunculan Islam di bawah panji-panji kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., Islam berhasil meredam perang antarsuku dan golongan di jazirah Arab.
Masa itu adalah masa yang paling ideal dalam sejarah ummat Islam, karena ketika itu Nabi Muhammad SAW.,--yang merupakan refresentasi dari Islam itu sendiri—masih mendampingi para ummatnya sehingga Islam bisa berkaku secara efektif.
