Network
Dengan alasan meredakan ketegangan di dalam kamp-kamp di Bangladesh, Otoritas Bangladesh telah membangun kamp pengungsian tersebut selama tiga tahun, menelan biaya US$350 juta atau sekitar Rp5,1 triliun. Tujuannya untuk merelokasi lebih dari 100.000 pengungsi.
Awal tahun ini, Amnesty International melaporkan kondisi 306 pengungsi Rohingya telah dievakuasi, diduga kondisi kehidupan mereka dalam ruangan sempit tidak higienis, fasilitas makanan dan perawatan kesehatan terbatas, minimnya telepon supaya pengungsi dapat menghubungi keluarga mereka, serta kasus pelecehan seksual oleh TNI AL dan pekerja lokal yang melakukan pemerasan.
Namun hal ini dibantah juru bicara Angkatan Laut Komodor Abdullah al Mamum Chowdhury, Ia mengatakan merawat para pengungsi sebagai tamu kami, diberi makanan dan akses ke semua fasilitas yang layak.
Baca Juga: Konfirmasi Positif Covid-19 Jawa Barat Melonjak, Pasien Sembuh Juga Meningkat
Itulah sedikit gambaran penderitaan Pengungsi Rohingya. Walaupun Tindakan Otoritas Bangladesh tersebut mendapat penentangan dari Human Rights Watch Amnesty International dan Fortify Rights, bahkan beberapa kelompok hak asasi telah meminta penghentian relokasi, namun evakuasi tetap terjadi.
Lantas kepada siapa pengungsi Rohingya harus meminta perlindungan dan pertolongan?. Walaupun Lembaga PBB telah menetapkan muslim Rohingya adalah kaum yang paling teraniyaya di dunia, faktanya PBB tak mengambil tindakan yang tegas pada Myanmar.
Hal yang sama dilakukan UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees) dan HRW (Human Right Watch), hanya mampu menjadi lembaga penghasil konvensi tanpa memberikan solusi hakiki terhadap permasalahan Rohingya.
Baca Juga: Telan Biaya Rp18 Miliar, Ini Tampilan Alun-alun Majalengka!
Sungguh sebuah perilaku yang tidak pantas didapat oleh pengungsi Rohingya. Tidak hanya dilakukan Bangladesh.
Negeri-negeri Muslim lainnya tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka mementingkan urusan yang ada di dalam negerinya, ketimbang peduli terhadap nasib saudara muslimnya.
