Network
Hal ini menimbulkan kerugian dari segi ekonomi masyarakat, negara dan lingkungan hidup. Hutan tersebut sengaja dibuka oleh perusahaan Korindo untuk dijadikan lahan sawit.
Akan tetapi, tidak ada penegakkan hukum dari pemerintah yang mampu menangani persoalan tersebut.
Kasus ini sudah beberapa tahun yang lalu, akan tetapi belum ada tindakan tegas dari pemberi kebijakan. Hal ini menunjukan bahwa sistem demokrasi tidak mampu melindungi hak-hak rakyat atas Sumber Daya Alam.
Baca Juga: Nadiem : Guru Honorer Bisa Tiga Kali Ikut Seleksi PPPK
Perampasaan Sumber Daya Alam dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan asing menunjukkan bahwa kepentingan asing mampu mencengkram situasi politik dan ekonomi di Papua.
Padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa Papua merupakan salah satu daerah dengan ekonomi rendah begitupun dengan kualitas pendidikan.
Di samping itu, adanya gerakan separatis Papua Merdeka memperkuat keinginan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Juga: Munas X MUI Bahas Fatwa Vaksin Covid-19
Padahal jika Papua memisahkan diri dari Indonesia, nasib Papua akan sama seperti Papua Nuginea yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah namun rakyat miskin karena dikuasai asing. Begitupun dengan Papua saat ini, rakyat miskin di tanah kaya akan Sumber Daya Alam.
Berbeda dengan sistem Islam yang sangat melindungi hak-hak masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, menjaga dan mengelola dengan baik Sumber Daya Alam.
