Network
PORTAL MAJALENGKA - Keputusan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta untuk perkara kabar bohong hasil swab RS Ummi Bogor, dianggap tindakan kesewenangan.
Sebab, keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka menuntut Habib Rizieq dibebaskan dari tahanan di Bareskrim Polri.
Pernyataan sikap pendukung Habib Rizieq itu dibacakan perwakilan Habib Rizieq Shihab Centre, Abdul Chair Ramadhan saat konferensi pers di kantor DPP Partai Masyumi Reborn, Kamis, 12 Agustus 2021.
Baca Juga: Kuasa Hukum Habib Rizieq Tahu Kliennya Tak Akan Dibebaskan
Abdul Chair mengatakan, perintah penahanan Habib Rizieq didasarkan pada surat PT DKI Jakarta. Surat itu ditandatangani wakil kepala PT DKI Jakarta.
Harusnya, kata dia, penahanan tersebut atas dasar keputusan majelis hakim yang mengadili perkara Habib Rizieq di tingkat Pengadilan Tinggi. "Ternyata majelis hakim banding belum terbentuk," katanya.
Apalagi, keputusan penahanan terhadap HRS oleh PT DKI Jakarta didasarkan pada kasus kerumunan Petamburan. Bukan kasus kabar bohong hasil swab RS Ummi, Bogor.
Baca Juga: Habib Rizieq Gagal Bebas Hari Ini, Tim Kuasa Hukumnya Protes
Padahal, kasus RS Ummi Bogor, belum ada keputusan inkracht. Sebab, saat ini, pihak HRS sedang mengajukan banding atas vonis 4 tahun yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Timur pada kasus yang dikenal sebagai kasus RS Ummi Bogor.
"Oleh karena itu, surat perintah penahanan itu batal demi hukum dan oleh karenanya tidak dapat dilanjuti," ujarnya.
Surat perintah penahanan terhadap HRS oleh PT DKI Jakarta itu tertuang dalam surat Nomor 1832/Pen.Pid/2021/PT DKI tertanggal 5 Agustus 2021. Atas dasar surat itu, HRS ditahan untuk 30 hari ke depan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021.
Baca Juga: Refly Harun: Untuk Vonis 8 Bulan, Habib Rizieq Akan Bebas Tanggal 8 Agustus
Artinya, kata dia, keputusan penahanan itu didasarkan pada kasus kerumunan Petamburan untuk penanganan perkara RS Ummi Bogor.
"Kami mendukung berbagai upaya hukum guna pemenuhan kepastian hukum dan hak-hak asasi HRS dalam rangka pembebasannya dari penahanan. Dengan demikian, status tahananan tidak lagi melekat pada diri yang bersangkutan," katanya.
Pernyataan dukungan pembebasan HRS itu ditandatangani oleh beberapa kelompok masyarakat pendukungnya. Seperti Habib Rizieq Shihab Centre (HRS Centre), Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Tim Advokasi Habib Rizieq Shihab, Ikatan Advokat Muslim Indonesia, Asosiasi Ahli Hukum Pidana, LBH Advokat Pelita Umat, Forum Komunikasi Alim Ulama, Kaukus Pembela Imam Besar HRS, dan Himpunan Aksi Bela Imam Besar.***
