Network
"Kemudian dari data ini disampaikan ke kementerian ketenagakerjaan. Dan untuk memastikan bantuan subsidi upah atau gaji tepat sasaran kami harus melakukan ceklist data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Menurut Ida Fauziyah, data dari BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data karena sampai saat ini dinilai yang paling akurat dan lengkap.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Pembuatan Kartu Kuning Gratis
Sehingga terjamin akuntabilitasnya dan valid untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tentu saja tepat sasaran.
"Dan saya kira dalam konteks memberi apresiasi kepada pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Naker. Dan ini juga jadi momentum untuk meningkatkan kepesertaaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju," katanya.
Ida Fauziyah menambahkan, Kemenaker menunggu data penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan sampai batas tanggal 30 Juli 2021.
Baca Juga: Ada 5 Gubernur Naikan UMP, Ini Kata Menaker RI Ida Fauziyah
Sehingga, kata dia, peserta yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan hanya pekerja yang mendaftar sampai pada batas waktu yang memenuhi persyaratan.
"Jumlah penerima sebanyak kurang lebih 8 juta pekerja dan dengan demikian akan membutuhkan anggaran sebesar Rp8 triliun. Kami terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan rekening ke BPJS Naker untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempat bekerja," ujarnya.***
