Network
Sementara Faiz Munir, staf Bawaslu Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa masa kampanye dan pengawasan logistik pemilu merupakan tahapan yang sangat krusial. Karenanya, peran pengawas sangatlah penting dalam pemilu.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman Pemilu 2018, pernah terjadi insiden hilangnya surat suara di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sempat menjadi misteri dan kegaduhan.
Baca Juga: Asesmen Lapangan Prodi PBSI, Alumni Berharap STKIP Yasika Majalengka Membuka Program Pascasarjana
Kemudian dibentuklah tim gabungan untuk menginvestigasi hilangnya surat suara tersebut. Hingga akhirnya ditemukan titik terang.
"Untungnya ada salah satu PKD yang melakukan pengawasan dengan disertai dokumentasi yang lengkap. Akhirnya menemukan titik terang. Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa peran PKD sangatlah penting dalam pengawasan tahapan pemilu,” jelas Faiz.
Sementara itu, Husain Ali dari perwakilan JPPR Cirebon selaku narasumber menekankan PKD untuk selalu koordinasi berjenjang saat melakukan pengawasan tahapan kampanye maupun logistik Pemilu 2024. Selain itu, PKD untuk selalu mengedepankan asas netralitas, integritas, dan independensi dalam menjalankan tahapan pengawasan pemilu.
Baca Juga: Kesal, Cemas Gegara Baterai Smartphone Boros? Tenang, Pakai Cara Ini, Dijamin Ngirit dan Lama
"Jaga netralitas. Netralitas bukan berarti tidak memiliki sikap. Tetapi sikap pengawas harus berdasar pada undang-undang maupun aturan hukum yang berlaku ketika terjadi sengketa pemilu. Sehingga integritas dan independensi pengawas teruji," terangnya.
Menurutnya, pengawas harus memiliki data yang kuat melalui validasi di lapangan selama bekerja. Sehingga laporan hasil pengawasan (LHP) menjadi data yang berbicara saat terjadi sengketa pemilu.
Dengan diadakannya rakor tersebut, diharapkan semua pihak dapat bersinergi dan berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas di Panguragan.***
