PORTAL MAJALENGKA - Di tengah riuhnya persiapan jelang Pilkada Kabupaten Majalengka, suara-suara masyarakat terus bergema menuntut perubahan substansial. Pilpres, legislatif, dan pilkada bukan semata tentang pergantian nama dan rezim.
Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kabupaten Majalengka, Alan Barok Ulumuddin mengatakan, masyarakat tidak lagi puas dengan sekadar stok lama tanpa terlihatnya perubahan yang nyata.
Inilah panggilan untuk menyuarakan politik gagasan, di mana partai politik dan koalisi hanya menjadi "alat" dalam proses.
Baca Juga: Ketua Kadin Masuk Radar Pilkada Majalengka
"Yang paling vital adalah menghantarkan gagasan dan konsep masyarakat hingga dieksekusi oleh sang kepala daerah," ujar Alan.
Menurutnya, Kabupaten Majalengka, dengan segala potensi dan tantangannya, menanti pemimpin yang mampu mengartikulasikan aspirasi rakyat ke dalam aksi nyata.
Tidak cukup lagi dengan janji-janji kosong atau retorika politik yang menggoda telinga. Saatnya memasuki era politik yang berbasis pada substansi, bukan sekadar simbol.
Baca Juga: Selain Bertakbir, Inilah 7 Amalan Utama yang Disunahkan Saat Idul Fitri Tiba
"Pentingnya mengangkat politik gagasan terutama terlihat dalam bidang pembangunan. Infrastruktur yang memadai, akses layanan publik yang merata, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas," ujarnya, Selasa 2 April 2024.
Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Inilah titik fokus yang seharusnya menjadi muara dari segala perdebatan politik.
Namun, politik gagasan tidak hanya berkutat pada program-program yang diusung. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga merupakan inti dari proses politik yang sehat.
Baca Juga: 3 Jalur Alternatif Mudik 2024, Hindari Macet Menuju Arah Cirebon dan Jawa Tengah
Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Ini bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga prasyarat bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Maka dari itu, untuk Kabupaten Majalengka dan wilayah lainnya, solusinya terletak pada keterlibatan aktif dan kritis dari setiap warga dalam ranah politik.
"Memilih pemimpin bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diwujudkan dalam kebijakan nyata," tegas Alan.
Baca Juga: 3 Jalur Alternatif Mudik 2024, Hindari Macet Menuju Arah Cirebon dan Jawa Tengah
Partai politik dan koalisi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.
Politik gagasan harus terus didorong dan diperjuangkan, agar setiap pemimpin yang terpilih memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Alan mengajak, mari bersama-sama membangun budaya politik yang substansial, di mana kepentingan masyarakat menjadi fokus utama.
Baca Juga: Majapahit Bersimbol Buah Maja, Lantas Pajajaran Era Prabu Siliwangi Miliki Lambang Gambar Apa?
"Hanya dengan demikian, pilkada tidak lagi sekadar tentang pergantian nama dan rezim, tetapi menjadi momentum nyata bagi perubahan yang kita dambakan," ujarnya.***