Oleh : Desi Nurjanah, S.Si
Predikat kampung kumuh dan jorok yang disematkan kepada Kampung Cileutik RT 05 RW 10 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung sebelum tahun 2017.
Saat ini, dari 40 kepala keluarga hanya ada satu MCK tidak layak pakai dengan dinding terbuat dari karung yang di tempel.
Akan tetapi, pada 2017 terpilih dalam program bedah 1.000 kampung di Kabupaten Bandung dari Disperkimtan. Saat ini, kampung Cileutik menjadi kampung wisata di Kabupaten Bandung (Jurnal Soreang, 20/11/2020).
Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Bansos Dibagikan Awal 2021
Adanya predikat kampung kumuh dan minimnya fasilitas umum yang diberikan kepada masyarakat menandakan bahwa sistem yang digunakan saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.
Buruknya sanitasi dan rusaknya lingkungan menambah deret panjang potret ketidakmampuan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah serta belum adanya kesadaran dari masyarakat.
Seharusnya negara membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan dengan cara memperluas lapangan pekerjaan sehingga masyarakat mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Baca Juga: Subang Masuk Salah Satu Fokus Kementerian PUPR
Selain itu, negara memiliki peran besar dalam memberikan fasilitas umum terbaik untuk masyarakat seperti fasilitas MCK serta mengatur tata letak kota sehingga tercipta sanitasi lingkungan yang baik dan sehat.
Program bedah kampung sebenarnya tidak ditujukan hanya untuk merubah kampung kumuh menjadi kampung layak huni.
Akan tetapi dalam sistem kapitalisme seperti yang diterapkan saat ini, segala sesuatu harus ada timbal balik dengan kata lain ketika negara telah memberikan dana kepada masyarakat, maka masyarakat harus memberikan feed back bagi negara berupa dana.
Baca Juga: Potensi Kredit Tumbuh, Persepsi Risiko Perbankan Tinggi
Maka dari itu, adanya program bantuan bedah kampung diupayakan mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah salah satunya dengan cara menjadikan kampung wisata.
Jadi, sebenarnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak semata-mata karena tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak.
Akan tetapi, ada feed back yang diinginkan oleh negara dalam hal ini pemerintah atas terselenggaranya program tersebut.
Baca Juga: Pangkas Cuti Bersama, Kurangi Potensi Kerumunan
Jika melihat dari sudut pandang Islam bahwa negara dalam hal ini pemimpin memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya.
Bahkan jika masih terdapat masyarakat yang menganggur dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka negara akan hadir membantu masyarakat.
Karena, negara memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga: Liga PB Djarum 2020 Digelar Tanpa Penonton
Penerapan aturan Islam secara sempurna yang mampu menjadi jawaban atas permasalahan kemiskinan masyarakat hanya mampu diterapkan dalam sistem Khilafah yang pernah berjalan selama 13 abad lebih dengan luas wilayah dua per tiga belahan dunia.***