PORTAL MAJALENGKA - Anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) atau pemilihan kuwu (pilwu) serentak 2023 di Kabupaten Cirebon menelan biaya yang tidak sedikit. Sebanyak Rp13 miliar sudah tersalurkan kepada 100 desa yang bakal mengikuti kontestasi demokrasi ini.
Anggaran Pilwu Serentak 2023 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon. Adapun penyalurannya dilakukan ke rekening kas desa masing-masing.
Anggaran Pilwu Serentak 2023 merupakan jenis dana bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon kepada setiap desa yang melaksanakan Pilwu atau Pilkades Serentak tahun ini.
Baca Juga: Jaman Jepang Dukung Duet Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024 untuk Satu Putaran, Alasannya Ini
Menurut Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Des, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Aditya Arif Maulana, untuk besaran bantuan yang diterima masing-masing desa bervariasi. Hal itu disesuaikan dengan jumlah hak pilih dan TPS di masing-masing desa.
"Jumlahnya bervariasi karena di antara bantuan yang kami berikan itu berdasarkan jumlah hak pilih di masing-masing desa, dan juga jumlah TPS di masing-masing desa,” katanya pada Rabu, 14 September 2023.
Ia juga menjelaskan, penggunaan bantuan keuangan tersebut nantinya dialokasikan untuk pembuatan TPS, cetak kartu suara, surat undangan, pemberian honorarium, dan sebagainya.
Baca Juga: Kemendag Gelar OP Setiap Hari, Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran
Sebelumnya Aditya juga sempat menyatakan kisaran besaran awal rencana anggaran bantuan keuangan untuk dana pemilihan desa sekitar Rp19 miliar.
“Sekitar Rp19 miliar itu untuk bantuan keuangan ke 100 desa yang melaksanakan pilwu serentak,” kata Aditya, usai rapat di kantor DPMD Kabupaten Cirebon pada Rabu, 18 Januari 2023.
Aditya juga menambahkan bahwa untuk tim kabupaten sendiri dianggarkan terpisah. Menurutnya tidak semua anggaran tersebut dikonsentrasikan di DPMD Kabupaten Cirebon.
Ia menjelaskan selain nantinya disalurkan ke desa-desa yang akan melaksanakan pilwu, juga akan di alokasikan untuk anggaran tim kabupaten yang terdiri dari tim fasilitasi, pengamanan dan tim pengawasan meliputi tiga dinas instansi.
“Kalau untuk tim kabupaten, yakni tim fasilitasi, pengamanan dan tim pengawasan sudah ada di kegiatan masing-masing yaitu di tiga dinas,” katanya.
Dari keterangan tersebut tentunya menjadi jelas bahwa anggaran dana pilkades atau pilwu benar-benar berasal dari anggaran negara yakni dari APBD. ukan dari masing-masing calon kepala desa atau kuwu yang terdaftar.***