JPPR dan Aktivis Muda NU-Muhammadiyah Cirebon Sepakat Harus Ambil Peran Proses Demokrasi dan Pemilu 2024

- 18 Juni 2023, 19:10 WIB
JPPR dan Aktivis Muda NU-Muhammadiyah Cirebon Sepakat Harus Ambil Peran Proses Demokrasi dan Pemilu 2024
JPPR dan Aktivis Muda NU-Muhammadiyah Cirebon Sepakat Harus Ambil Peran Proses Demokrasi dan Pemilu 2024 /Husain Ali/Portal Majalengka

Baca Juga: PIP Kemenkeu Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro kepada 2,2 Juta Debitur pada 2023

Hal senada disampaikan Ketua Umum terpilih PMII Cirebon Syaroti Ikhwan dan IMM Kabupaten Cirebon, Eki. Menurut mereka, Pemilu 2024 harus menjadi ajang demokrasi berkualitas. Diisi dengan gagasan gagasan.

Politisasi politik identitas, isu-isu hoax yang menjadi pemecah belah bangsa harus dihentikan. Hal itu perlu didorong masyarakat sipil dengan ngambil peran dalam mengawal demokrasi. Karena itu pendidikan politik kepada masyarakat perlu dikuatkan, terutama bagi generasi muda.

Sementara itu, Ketua Terpilih Ikatan Sarjana NU (ISNU) Kabupaten Cirebon, Udin Jaenudin mengatakan, terkait pemilu memang sedang hangat diperbincangkan. Namun, masyarakat belum banyak tahu, mislanya apa itu proporsional tertutup atau terbuka, dan seterusnya. Termasuk kegelisahannya mengenai money politic. Bagaimana pengaruhnya money politic terhadap keberlangsungan demokrasi yang diharapkan.

Baca Juga: Timnas Indonesia Bakal Banyak Untung, Cukup Draw Dapat Limpahan Bonus Apalagi Menang

Sehingga harapannya, dari forum JPPR bersama aktivis muda NU-Muhammadiyah ini, masyarakat tergugah akan pentingnya pemilu yang bersih. "Sehingga masyarakat tergugah terkait kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait isu demokrasi dan kepemiluan. Setidaknya sedikit bersih," harapnya.

Di akhir diskusi, forum JPPR bersama angkatan muda NU dan angkatan muda Muhammadiyah melakukan deklarasi terkait penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Nota kesepahaman pun ditandatangi oleh oleh banom-banom dan ortom dari kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Menurut JPPR yang merupakan inisator forum tersebut, sudah saatnya NU dan Muhammadiyah bergandeng tangan dan mulai mengawal proses demokrasi di Indonesia. Terlebih bahwa segala kebijakan publik yang diambil penyelenggara negara, dipastikan akan menentukan nasib umat.

Baca Juga: LBM PWNU Jabar Bahas Persoalan Memviralakan Jalan Rusak, Bagaimana Hukumnya dalam Pandangan Fikih?

"Dulu NU dan Muhammadiyah pernah habis-habisan, berdarah-darah, memperjuangkan kemerdekaan. Kini saatnya bagi kedua ormas Islam terbesar itu untuk habis-habisan mengawal masa depan bangsa ke arah yang lebih baik lagi," pungkas Fathan.***

Halaman:

Editor: Husain Ali


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah