Network
"Sehingga peran masyarakat sipil menjadi relevan. Selain kontrol, tapi juga kita berpartisipasi. Karena kunci demokrasi politik adalah partisipasi publik. Mengambil alih peran politik melalui pendidikan politik masyarakat. Termasuk mengawal tiap momen yang meilbatkan penyelenggara politik," terangnya.
Sementara itu, Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Cirebon, Masdum Mustaqwa, menginginkan Pemilu 2024 menjadi ajang demokrasi berkualitas.
Baca Juga: 3 Puasa Sunnah Menjelang Idul Adha yang Tidak Pernah Rasul Tinggalkan, Berikut Jadwal dan Niatnya
Untuk mewujudkan demokrasi berkualitas dimulai dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara seperti Bawaslu maupun KPU yang memiliki kapabilitas, integritas dan kredibilitas menjadi faktor terselenggaranya Pemilu 2024 berkualitas.
Menurutnya, ormas yang concern terhadap nilai-nilai kebangsaan lebih memiliki cukup integritas dalam mengawal pemilu berkualitas.
"Sehingga keterwakilan ormas dalam penyekenggara pemilu menjadi penting dalam menjaga integritas proses Pemilu 2024. Tentu melalui pendidikan politik dari gagasan dan ide masyarakat sipil yang berlangsung," terangnya.
Baca Juga: SURAT CINTA DARI MAKKAH untuk Anggota PPK se-Kabupaten Majalengka
Praktisi hukum sekaligus akademisi Slamet Supriyadi menambahkan, demokrasi elektoral yang berlangsung saat ini dijalankan oleh dua kelompok, yakni partai politik dan ormas.
Menurutnya, politik elektoral lebih didominasi parpol. Sementara ormas sebagai kekuatan Civil Society tidak begitu tampak dalam mengisi ruang politik elektoral di Indonesia.
"Karenanya, politik eletoral juga penting melibatkan masyarakat sipil melalui pendidikan politik untuk penyeimbang demokrasi kita," ucapnya.
