JPPR dan Aktivis Muda NU-Muhammadiyah Cirebon Sepakat Harus Ambil Peran Proses Demokrasi dan Pemilu 2024

- 18 Juni 2023, 19:10 WIB
JPPR dan Aktivis Muda NU-Muhammadiyah Cirebon Sepakat Harus Ambil Peran Proses Demokrasi dan Pemilu 2024
JPPR dan Aktivis Muda NU-Muhammadiyah Cirebon Sepakat Harus Ambil Peran Proses Demokrasi dan Pemilu 2024 /Husain Ali/Portal Majalengka

Pendidikan Politik dan Peran Ormas

JPPR bersama aktivis muda NU-Muhammadiyah Kabupaten Cirebon intens mendiskusikan isu demokrasi dan pemilu.
JPPR bersama aktivis muda NU-Muhammadiyah Kabupaten Cirebon intens mendiskusikan isu demokrasi dan pemilu. Portal Majalengka

Refleksi itu dimulai dari pertanyaan, "Apa peran ormas Islam dalam agenda penguatan demokrasi?"

Koordinator JPPR Kabupaten Cirebon Fathan Mubarak menekankan pentingnya pendidikan politik untuk publik. Menurutnya, berdasarkan laporan The Economics Intellegence Unit, 4 dari 5 indikator demokrasi di Indonesia dinilai jeblok.

"Variabel indeks demokrasi di Indonesia yang dinilai baik hanya pemilu. Tapi nyatanya pemilu di Indonesia juga masih berlangsung buruk. Itulah kenapa mereka menyebutnya sebagai flawed democracy; demokrasi cacat. Saya sendiri punya catatan panjang soal ini. Sehingga forum yang berbasis NU-Muhammadiyah ini, diharapkan dapat menjadi semacam moral force bagi proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia," tutur budayawan muda itu.

Baca Juga: Yumana Rilis Batik Ecoprint yang Ramah Lingkungan, Perkuat UMKM di Cirebon

"Ada disparitas kentara antara keinginan publik dan keinginan elit politik. Misalnya soal KPK, UU Cipta Kerja, Perbaikan pelayanan dan fasilitaa umum, dll. Semua seperti auto pilot. Sebab itu, NU dan Muhammadiyah harus mulai melakukan penguatan peran untuk urusan-urusan politik dan publik. NU dan Muhammadiyah dalam masalah publik? Termasuk pemilu," lanjut Fathan.

Sebelum deklarasi dibacakan dan nota kesepahaman ditandangani, tokoh kyai muda NU Jamaluddin Mohammad turut meramaikan diskusi. Menurutnya, sebagai catatan demokrasi di Indonesia saat ini, partai politik idealnya melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Kaderisasi yang beroirientasi kebangsaan pun mestinya gencar dilakukan di internal. Tapi nyatanya itu tidak berjalan.

"Sehingga demokrasi politik kita hari ini hanya bersifat prosedural. Tapi secara substansial gagal. Pemilu itu hanya ritual lima tahunan," tuturnya.

Baca Juga: Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan, Bongkar Rahasia Besar Para Wali

Lebih memprihatinkan lagi menurut Jamal, demokrasi Indonesia hari ini dibajak kelompok oligarki yang jumlahnya sangat sedikit. Hal ini bisa mengancam kedaulatan politik masyarakat secara luas.

Halaman:

Editor: Husain Ali


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah