Network
PORTAL MAJALENGKA - Keputusan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta untuk perkara kabar bohong hasil swab RS Ummi Bogor, dianggap tindakan kesewenangan.
Sebab, keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka menuntut Habib Rizieq dibebaskan dari tahanan di Bareskrim Polri.
Pernyataan sikap pendukung Habib Rizieq itu dibacakan perwakilan Habib Rizieq Shihab Centre, Abdul Chair Ramadhan saat konferensi pers di kantor DPP Partai Masyumi Reborn, Kamis, 12 Agustus 2021.
Baca Juga: Kuasa Hukum Habib Rizieq Tahu Kliennya Tak Akan Dibebaskan
Abdul Chair mengatakan, perintah penahanan Habib Rizieq didasarkan pada surat PT DKI Jakarta. Surat itu ditandatangani wakil kepala PT DKI Jakarta.
Harusnya, kata dia, penahanan tersebut atas dasar keputusan majelis hakim yang mengadili perkara Habib Rizieq di tingkat Pengadilan Tinggi. "Ternyata majelis hakim banding belum terbentuk," katanya.
Apalagi, keputusan penahanan terhadap HRS oleh PT DKI Jakarta didasarkan pada kasus kerumunan Petamburan. Bukan kasus kabar bohong hasil swab RS Ummi, Bogor.
Baca Juga: Habib Rizieq Gagal Bebas Hari Ini, Tim Kuasa Hukumnya Protes
Padahal, kasus RS Ummi Bogor, belum ada keputusan inkracht. Sebab, saat ini, pihak HRS sedang mengajukan banding atas vonis 4 tahun yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Timur pada kasus yang dikenal sebagai kasus RS Ummi Bogor.
