PORTAL MAJALENGKA - Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah percaya bahwa KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan sukses menyelenggarakan Pemilu 2022 yang digelar serentak.
Juri Ardiantoro mengatakan, banyak orang khawatir dengan tingginya kompleksitas Pemilu 2024 yang digelar serentak.
"Pemerintah percaya benar kepada KPU dan Bawaslu untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang banyak orang katakan bahwa Pemilu 2024 itu adalah pemilu yang sangat kompleks mungkin kompleksitas yang paling tinggi ini di 2024 dalam setiap Pemilu," katanya, Senin 14 Februari 2022.
Baca Juga: Perludem Harap Pemilu 2024 Mudahkan Pemilih, 17 Juta Surat Suara Tidak Sah pada Pemilu 2019
Dia mengungkapkan, kekhawatiran banyak orang itu semakin memuncak karena kertas suara pada Pemilu 2024 diperkirakan akan sama dengan Pemilu 2019. Yakni ada 5 kertas suara.
Pada saat bersamaan, tahapan Pilkada serentak yang berlangsung September 2024 juga harus sudah mulai dipersiapkan.
"Orang selalu khawatir nanti bagaimana ya ada Pemilu serentak, ada Pilkada serentak. Dan di 2024 kekhawatirannya akan jauh lebih tinggi karena itu tadi ada 5 kotak suara. Kemudian di tahun yang sama tahapan Pemilukada juga mulai dilaksanakan," katanya.
Baca Juga: Titi Anggraini: Kasus 824 Petugas Pemilu 2019 Wafat Tak Boleh Terulang di 2024
Ketakutan lain adalah soal potensi konflik sebagai dampak Pilpres, Pileg dan Pillada 2024. Tetapi, kata dia, pemerintah yakin dan optimistis KPU dan Bawaslu bakal menuntaskan kerjanya dengan baik.
Sebab, kata dia, penyelenggara juga telah berpengalaman dengan kompleksitas pemilu yang tinggi.
"Sehingga akan memakan waktu bukan hanya panjang, tetapi mungkin orang khawatir akan ada potensi konflik yang panjang sampai 1, 2 tahun Pemilu 2024. Tapi pengalaman sudah memberikan banyak pelajaran dan bukti bahwa kita bisa dan kami optimis KPU, Bawaslu dan masyarakat akan bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik," katanya.
Baca Juga: 5 Poin Klarifikasi Penting dari Penulis KKN di Desa Penari
Dia menambahkan, pemerintah menempatkan pemilu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara. Baik KPU maupun Bawaslu. Pemerintah akan mendukung penuh kebutuhan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kita harus menempatkan domain penyelenggaraan pemilu ada di penyelenggara pemilu. Jadi KPU dan Bawaslu inilah yang memegang kendali penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai undang-undang," katanya.***