Network
PORTAL MAJALENGKA - Pemerintah berencana akan menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021. Namun rencana tersebut mendapat peringatan dari Komisi X DPR RI
Komisi X DPR RI mendesak berbagi pihak terkait mulai kemendikbud, Kemenpan RB hingga BKN supaya para guru eks THK II yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 segera ada kepastian.
Hingga kini sebanyak 34.954 guru yang lulus seleksi PPPK tahun 2019 lalu, nasibnya belum ada kepastian juga.
Diharapkan melalui Rarat Dengar Pendapat kali ini nasib mereka secepatnya ada kejelasan.
Baca Juga: DPRD Akan Keluarkan Nota Komisi Terkait Kesiapan Ruang Isolasi Pasien Terkonfirmasi Covid-19
Baca Juga: Polres Majalengka Siapkan Personel Pemulasaran Jenazah Covid-19
"Kapan mereka mendapat SK pengangkatan dan penggajian sesuai ketentuan. Mohon ada jawaban pasti. Kami komisi X DPR berharap akhir Desember 2020 sudah keluar, supaya tak jadi kendala terhadap rencana seleksi satu juta guru PPPK 2021," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Selasa 24 November 2020.
Selain itu, Huda juga menanyakan bagaimana kesanggupan pemda terkait pengganggaran dalam APBD. Pihaknya berharap pengangkatan para guru yang lulus PPPK 2019 bisa segera dilaksanakan.
Baca Juga: DPRD Kecewa Pemerintah Kabupaten Majalengka Asal-asalan Persiapkan Tempat Isolasi
Baca Juga: Vaksin Upaya Serius Negara Melindungi Masyarakat
Diberitakan Literasi News sebelumnya, dalam artikel yang berjudul, Komisi X Bahas Nasib 34.954 Guru yang Lolos Seleksi 2019, Disini Link Rekaman Videonya, Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI membahas Laporan perkembanqan kepastian pemenuhan hak guru eks THK II yang telah lulus menjadi PPPK sejumlah 34.954 guru.
Bagi yang ingin mengetahui lebih lengkap jelas jalannya Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI tersebut bisa menyaksikan tayangan rekaman videonya di link ini :
https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/1090413894763211/
Rapat diikuti Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi Bidang SDWI Aparatur KemenPAN dan RB RI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.***(Hasbi/Literasi News)
