Network
PORTAL MAJALENGKA - Proses pembuatan UU Cipta Kerja dinilai oleh berbagai kalangan cenderung terburu-buru. Hal ini juga diungkapkan oleh orang ahli di Istana Presiden.
Dilansir dari Warta Ekonomi, Ade Irfan Pulungan selaku Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui juga demikian.
“Memang terkesan di publik yang kita tangkap, ya terlalu terburu-buru. Itu memang tidak bisa kita pungkiri, memang kesannya begitu,” kata Ade dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang berjudul Omnibus Law dan Aspirasi Publik pada Sabtu 17 Oktober 2020.
Baca Juga: Berikut 5 Jenderal TNI asal Indonesia yang Pernah Ditolak Amerika Serikat
Kemudian Ade juga mengungkapkan bahwa ketika semakin cepat Omnibus Law dirumuskan lalu disahkan maka akan semakin cepat pula bisa diberlakukan.
“Agar kandungan atau penerapan Undang Undang tersebut bisa dimanfaatkan kepentingan umum,” ujar Ade yang juga politikus Partai Persatuan pembangunan ini.
Diberitakan Jurnal Presisi sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Waduh, Ternyata Orang Istana Juga Akui Kalau Pembuatan UU Ciptaker Terburu-buru, ini Penjelasannya
Baca Juga: Beda Dengan Era SBY, Komika Ini Tak Berani Kritik Pemerintah di Era Jokowi
Ade Irfan juga menerangkan salah satu tujuan dari UU Ciptaker yakni untuk membuka lapangan kerja yang besar. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada para pencari kerja.
“Setiap tahunnya yang lulusan SMA itu membutuhkan kerjaan, dan ini belum bisa disahuti pemerintah, artinya setiap tahunnya itu potensi pengangguran di kita sangat besar, terjadi kesenjangan yang cukup berarti di kita,” jelasnya.
Menurutnya juga, UU Cipta kerja ini dapat memudahkan bagi siapun yang akan membuat usaha.
Baca Juga: Isu Jokowi Akan Dilengserkan dari Kursi Presiden RI Dibantah di Kanal Youtube Refly Harun
“Yang selama ini orang mungkin ada kejengkelan ada apatis jika mengurus izin-izin usaha, banyaknya persoalan-persoalan birokrasi yang terjadi,” tambahnya.
Pada intinya Ia menuturkan bahwa UU Cipta kerja ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
“Memang di awal-awal belum kita rasakan urgensi atau manfaat yang paling besar terhadap UU Cipta Kerja ini, tapi pemerintah tidak akan tinggal diam, membuat masyarakat tidak nyaman,” tukasnya.***(Jazila Nailatunni’mah/Jurnal Presisi)
