Bentuk Protes Keras, Mahfud MD Akan Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

- 24 Januari 2024, 07:35 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. /

Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.

Diketahui, usai debat calon wakil presiden (cawapres) Ahad lalu 21 Januari 2024, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud yang memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi, wakil rakyat, hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, dan menteri tersebut tetap rendah hati, dengan menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi.

Baca Juga: Dukungan Relawan ETAS Kian Yakinkan Prabowo-Gibran Menang di Pilpres 2024

Mahfud MD: Pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan

Soal rencana mundur dari jajaran menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan, “Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.”

Mahfud juga meminta kepada kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. “Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud,

“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.

Baca Juga: Debat Cawapres Lemahkan Suara Paslon 02, Ganjar-Mahfud Rebound Ke Posisi Kedua

Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, “Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”

“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.

“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," tandasnya.

Halaman:

Editor: Andra Adyatama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah