Network
Herry menuturkan masa kampanye ini akan menjadi peneguhan identitas politik dari setiap paslon yang selama ini masih belum terbaca oleh publik. "Selama ini kita mungkin bisa lihat belum tampak capres atau cawapres arahnya ke mana, konsen ke mana, spesialisasi di mana," ujarnya.
Minim Dampak
Sementara itu, Pakar otonomi daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan mengatakan, butuh komitmen besar untuk membangun Indonesia dari Desa. Lebih dari sekedar jargon-jargon politik.
“Jadi itu kalau kita lihat empirik, praktek yang terjadi di masa pemerintah Presiden Jokowi, dua periode, ternyata hasilnya itu jauh panggang dari api,” kata Prof Djo.
Baca Juga: Prabu Wangi dan Prabu Siliwangi Sama-sama Mengandung Arti Harum, Bagaimana Asal-usulnya?
Dalam catatannya, Program Dana Desa senilai 1 Milyar per desa oleh Presiden Jokowi, sejak 2015 sampai dengan Maret 2021 maret 2021 hanya bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,11%.
“Kita memberi bantuan dana saja tidak cukup dalam pembangunan, tidak. Harus diberi kapasitas penguatan tata kelola pemerintah dan pembangunan desa,“ imbuhnya.
Seberapapun banyaknya Dana Desa, jika tidak dikelola dengan baik, pasti akan menguap, dan tidak memberi manfaat bagi warga desa itu sendiri.
