Network
Baca Juga: Jangan Salah! Prabu Wangi dan Prabu Siliwangi Ternyata Berbeda, Simak Penjelasan Singkatnya!
“Tata kelola dan pembangunan harus kita siapkan, jadi uang itu dikelola dengan cara pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, juga dikelola dengan penuh manfaat bagi masyarakat desa, bukan bagi elit desa, kepala dan perangkatnya,“ tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar Desa bisa kembali pada kearifan lokal masing-masing, menggunakan lagi sistem musyawarah mufakat, dan memenuhi kebutuhannya tanpa arahan berlebih dari pusat.
“Dana desa dikucurkan pusat 1 M sudah ditandai untuk ini-itu, padahal kebutuhan di desa itu tidak, dan tidak boleh pakai uang. Kalau bukan untuk digariskan pemerintah pusat. Misalnya, padahal mereka butuh pupuk, jembatan rusak supaya anak sekolah tidak gelantungan, kan desa yang tahu. Itu harus kita betulkan, jangan seragam, berikan ikhlas, agar desa sesuaikan dengan kebutuhan desanya.” beber Prof Djo.
Sebelumnya,Calon Presiden Ganjar Pranowo membuka rangkaian kampanye politik di sebuah Desa di Merauke. Dia ingin menyampaikan pesan kuat tentang komitmen Ganjar-Mahfud untuk mendahulukan desa dalam pembangunan.
Dia menerima sejumlah masukan dan kritik membangun, bagaimana agar program-program di Desa nanti lebih tepat sasaran dan bermanfaat.
“Kita akan membangun dari desa. Kalau Indonesia mau dibangun jadi lebih baik, desa-desanya harus menjadi lebih baik terlebih dahulu,” kata Ganjar dalam kampanyenya.***
