Network
Diantaranya, terdapat perbedaan cara pendataan, kriteria yang beragam, tidak semua desa menggunakan kertas kerja.
Selain itu masih ditemukan penyerapan rendah di sebagian desa pada penyaluran tahap I dan II.
Tidak adanya biaya operasional dan kondisi geografis seperti jarak antara desa dengan bank penyalur dapat menjadi potensi kerawanan.
Baca Juga: Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Pantau Langsung Program Pertumbuhan Ekonomi Bali
4. Pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang.
Dalam hal ini Tim Novel Baswedan menemukan beberapa celah korupsi dalam pengelolaan jaminan reklamasi dan pasca tambang.
Salah satunya karena Rekening penempatan dana jaminan, umumnya masih dikelola oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
Seharusnya Rekening penempatan dana tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat (dhi. Ditjen Minerba KESDM). Karena secara nasional diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah.
5. Perbaikan Tata Kelola Ekspor-impor.
