Network
PORTAL MAJALENGKA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Jalal mengungkap adanya politisi di DPR yang mendukung rencana pemilihan presiden melalui MPR. Menurut dia, sangat ironi wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat justru merenggut dan merusak demokrasi.
Dino Patti Djalal meminta para wakil rakyat di Senayan yang mendukung ide pemilihan presiden melalui MPR itu harus diketahui nama-namanya. Agar masyarakat mengenalnya dan mendapat sanksi sosial pada Pileg 2024.
"Karenanya, nama-nama anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka untuk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yang justru renggut dan rusak demokrasi dari anak-anak kita yang akan mewarisi Indonesia ke depan," kata Dino Patti Djalal dilansir dari akun twiternya @dinopattidjalal, Selasa, 22 Juli 2021.
Baca Juga: JoMan: Tidak Ada Hal Mendesak Amandemen UUD 1945, Apalagi Hanya untuk Menampung Ide M Qodari
Dukungan politik para anggota DPR itu, kata dia, menggiring proses demokrasi saat ini kembali ke masa Orde Baru. Karena itu, para wakil rakyat itu harus diketahui publik nama-nama mereka.
"Anggota-anggota DPR yang kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," katanya.
Dia yakin, para wakil rakyat yang mendukung ide pemilihan presiden lewat MPR itu tidak mewakili konstituennya. Menurut dia, mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR akan mengembalikan politik transaksional dalam demokrasi. Politik uang bukannya hilang malah akan semakin terlokalisasi di Senayan.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Kami Tidak Setuju Amandemen UUD 1945
Maraknya politik uang itu, kata dia, bisa dilihat dari maraknya praktik korupsi yang melibatkan anggota DPR. Peluang itu akan semakin terbuka lebar bila Pilpres dilakukan di dalam gedung MPR.
