Network
Baca Juga: Perkuat Sinergi, PKB Majalengka Safari ke Banom-banom NU
Menurut dia, kenaikan sebesar Rp9,1 juta per orang itu berdasarkan komponen-komponen yang mesti disesuaikan saat masa pandemi. Sekitar Rp6,6 juta untuk penerapan protokol kesehatan, Rp1,4 juta untuk kenaikan kurs, dan Rp1 juta untuk akomodasi seperti hotel dan katering.
"Jadi kami fokusnya di yang kurs dan biaya satuan. Yang prokes bukan kompetensi kami, meskipun kami menyarankan sebagian sudah dibebankan kepada jemaah sebagian pada APBN, itu akan mengurangi tekanan kepada nilai manfaat dana haji," kata dia.
Kondisi berbeda jika menggunakan valuta asing dalam pembiayaan haji, maka kenaikan yang signifikan akan terhindari. Karena pemerintah akan membayarnya dalam bentuk valas. Sementara jika menggunakan rupiah maka nilainya akan fluktuaktif seiring dengan kondisi kurs.
Baca Juga: Duka Dunia Sastra Indonesia, Penyair Rendah Hati Umbu Landu Paranggi Tutup Usia
Baca Juga: Update Banjir Bandang Flores Timur: Korban Meninggal Jadi 69 Orang, 19 Lainnya Masih Hilang
"Tetapi kalau kita menyediakan (valas), Alhamdulillah kami telah melakukan mitigasi cukup untuk membiayai, bahkan kita bisa menurunkan BPIH dalam bentuk valas. Jadi mohon ini menjadi pertimbangan dalam pembahasan panja BPIH," kata dia.
Saat ini, kata dia, pengelolaan dana haji berada dalam posisi Rp145 triliun dan nilai manfaatnya mencapai sekitar Rp8 triliun.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan, kenaikan BPIH tidak dibebankan kepada jemaah, tapi akan dicover sepenuhnya oleh distribusi Virtual Account 2020.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Ibadah Tarawih Ramadan dan Salat Idul Fitri di Luar Rumah, Syaratnya Ini
