Network
PORTAL MAJALENGKA - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melalui Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, meminta agar kebijakan subsidi biaya haji dipangkas.
Ma'ruf Amin menyampaikan pesan soal subsidi biaya haji dipangkas saat menerima menteri agama itu di rumah dinasnya, di Jakarta, Rabu 6 Januari 2021, sore.
"Wapres berharap, ke depan itu ibadah haji untuk yang mampu, jadi bukan karena disubsidi negara. Ya disubsidi oke, tapi jangan sampai mengganggu sistem tabungan haji yang selama ini dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, ketika dihubungi di Jakarta, Rabu, dilansir dari Antara.
Baca Juga: Soal Ibadah Haji, Menag Yaqut Mendapat Tugas dari Wapres Lobi Arab Saudi
Baidlowi mengatakan, biaya haji harus dihitung secara benar dan jangan sampai mengganggu rencana keberangkatan calon jemaah haji berikutnya.
"Subsidi haji ini terlalu besar, bayar Rp35 juta kisarannya, tapi ongkos hajinya Rp70-an juta, (subsidinya) hampir setengahnya, kan ini tidak benar," kata dia.
Ma’ruf juga berpesan agar persoalan dana haji tidak menjadi seperti skema ponzi atau berpotensi investasi bodong.
Baca Juga: Jateng Terapkan PSBB Mulai 11-25 Januari 2021, Ganjar Tunggu Surat Edaran Resmi Pemerintah Pusat
"Jangan sampai seperti arisan haji atau umrah, jadi yang mau berangkat duluan itu dicarikan dana dari yang lain sampai akhirnya yang belakangan itu jadi korban. Dalam konteks negara, ini duit APBN yang dipakai (untuk subsidi)," ujarnya.
