Network
PORTAL MAJALENGKA - Terkait penyelidikan kasus tewasnya enam anggota FPI, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
"Pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu. Karena apa? Menurut hukum, pelanggaran HAM seperti itu, menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, itu urusan Komnas HAM," kata Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Dewan Pakar KAHMI Official, Jakarta, Senin 28 Desember 2020, dilansir dari Antara.
Oleh karena itu, Mahfud MD mendorong Komnas HAM bekerja semaksimal mungkin mengusut kasus itu. Karena pemerintah telah menegaskan tidak akan membentuk TGPF.
Baca Juga: Komnas HAM Periksa Anggota Polisi Pengejar Mobil Habib Rizieq di Tol Japek
Mahfud juga mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka. Pemerintah pun akan mengikuti apa pun temuan Komnas HAM nanti.
"Saya sudah ketemu dengan Komnas HAM. Sehingga kita katakan ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja, silakan selidiki, kami tidak akan memengaruhi, tidak akan intervensi. Nanti kita 'follow up'. Kalau Anda perlu pengawalan dari polisi, kami bantu, begitu," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam ketika proses investigasi Komnas HAM menyatakan terdapat pelanggaran dalam kasus tewasnya enam laskar FPI itu.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Harga Komoditas Sayur di Majalengka Kembali Naik
"Tewasnya enam laskar itu kita akan selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kami akan selesaikan. Tapi, pemerintah memang tidak akan bentuk TGPF," ujar Mahfud menegaskan.***
