PORTAL MAJALENGKA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD secara tegas memerintahkan para perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal untuk setop beroperasi.
Perisahaan pinjol ilegal tidak lagi diperkenankan menyelenggarakan kegiatan penawaran dan penagihan kepada nasabahnya. Sebagai peringatan, Mahfud MD menyiapkan pasal berlapis untuk menjerat pinjol ilegal yang tetap beroperasi.
Mahfud MD rupanya membaca fenomena pinjol ilegal yang kian hari kian beroperasi dengan cara mengancam keselamatan dan kehormatan masyarakat. Karena itu, Mahfud tak mau kompromistis.
Baca Juga: Giliran Pulau Sumatera, Polisi Gasak Tujuh Perusahaan Pinjol Ilegal
Ia memerintahkan agar petugas kepolisian juga menerapkan pasal berlapis untuk membuat efek jera bagi perusahaan penyelenggara pinjol ilegal.
Selain menjeratnya dengan pasal pidana, pemerintah juga menjerat pinjol ilegal dengan ketentuan perdata.
Pemerintah beralasan, pinjol ilegal itu beroperasi secara tidak sah karena tidak memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Karena memenuhi unsur perdata dan pidana, Mahfud mewarning perusahaan pinjol ilegal untuk menghentikan operasionalnya.
Baca Juga: 4 Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal yang Perlu Diketahui, Cek di Sini
"Oleh sebab itu, imbauan atau statemen resmi dari pemerintah hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa malam, 19 Oktober 2021.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga membela polisi yang belakangan gencar memburu, merazia dan menangkap karyawan perusahaan pinjol ilegal di berbagai daerah.
Dia mengatakan, kesigapan polisi meringkus aktor-aktor yang bekerja di perusahaan pinjol ilegal itu sudah tepat. Karena terkait dengan dampak-dampak ikutan dari operasional pinjol ilegal.
Baca Juga: Modus Pinjol Baru: Dapat Transferan Nyasar Rp 910 Ribu, Warga Bandung Dipaksa Cicil Rp 1,4 Juta
Misalnya ancaman kekerasan kepada nasabahnya. Ancaman penyebaran foto dan video bernuansa pornografi kepada para nasabahnya yang menunggak.
"Hal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri yaitu menyangkut ekses-ekses ikutan dari pinjol didorong untuk ditingkatkan langkah-langkah tindakan hukumnya. Ekses dari pinjol yang tidak langsung terkait dengan pinjaman itu. Misalnya ancaman kekerasan, ancaman penyebaran foto-foto tidak senonoh orang yang punya utang kalau tidak bayar itu, terus sekarang bandar-bandarnya, pekerja-pekerjanya mulai ditindak," ungkapnya.
Keputusan itu, kata Mahfud, merupakan hasil dari rapat terbatas bidang Polhukam bersama Menkominfo, Kabareskrim, Kejagung, dan OJK.
Baca Juga: Perusahaan Pinjol Ilegal di Tangerang Digrebek Polisi, Begini Kronologi
Dalam rapat itu juga berkesimpulan kemungkinan menggunakan pasal berlapis untuk menjerat para penyelenggara pinjol ilegal. Misalnya pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE khususnya pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3.
"Nah ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum perdata kita bersikap bahwa pinjol ilegal itu ya ilegal dan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat dan bisa batal atau dinyatakan batal," ungkapnya.***