PORTAL MAJALENGKA - Ketua Umum PBNU Saiq Aqil Siradj mengatakan, telah ada gerakan politik yang ingin mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi.
Targetnya ingin menggagalkan program-program pemerintah di tengah badai Pandemi Covid-19 yang sulit dikendakikan. Menurut Said Aqil Siradj, gerakan politis itu hanya untuk ngerecoki perjalanan program pemerintah.
Pernyataan Ketum PBNU itu disampaikan di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD pada acara dialog virtual Kemenko Polhukam dengan PBNU, Selasa malam 27 Juli 2021.
Baca Juga: PBNU Anjurkan Nahdliyin di Daerah PPKM Darurat Sholat Idul Adha dan Takbiran di Rumah
Awalnya, Said Aqil Siradj bercerita pandangan masyarakat terhadap pemerintah setelah Korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan Mensos Juliari Batubara terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sekarang sudah mulai ada sih gerakan yang berbau politis. Targetnya ganggu, ya. Ngerecoki keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan para menteri-menterinya ini," katanya dilansir dari Youtube Kemenko Polhukam, Rabu 28 Juli 2021.
Dia melanjutkan, para pelaku gerakan politik itu tau bahwa Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Sebab, sistem pemerintahan saat ini yakni sistem presidensial. Bukan sistem parlementer. Sehingga, upaya menjatuhkan lewat kekuatan parlemen mustahil tercapai.
Baca Juga: Sekjen PBNU Nyatakan PPN Pendidikan Menjauh dari UUD 1945
"Yang sebenarnya mereka tau itu tidak mudah, tidak gampang karena kita sistemnya presidensial, bukan parlementer. Tapi minimal mereka bikin repotlah. Supaya gagal, tidak berhasil dalam hal program-programnya walaupun mereka tau pak Jokowi tidak mungkin dilengserkan di tengah jalan," katanya.
Dia mengatakan, gerakan-gerakan politik itu tidak mungkin dilakukan oleh orang NU. Sebab, NU punya pengalaman pahit saat Gus Dur dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden di tengah jalan. Peristiwa pelengseran Gus Dur 23 Juli 2001 silam, kata dia, merupakan pengalaman pahit bagi warga NU.
"Peristiwa pelengseran itu catatan yang sangat pahit bagi NU yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Hanya 23 bulan Gus Dur terus dilengserkan. Itu pelajaran bagi kita. Kita tidak akan melakukan itu kecuali ada pelanggaran yg jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya," kata Komisaris PT KAI itu.
Baca Juga: PBNU Tegaskan Vaksinasi Hukumnya Wajib pada Kondisi Darurat
Karena itu, kata dia, di tengah kesulitan berat yang dialami pemerintah saat ini, tujuan-tujuan politis harus dikesampingkan. Partai koalisi maupun partai oposisi di DPR juga harus bergandengan tangan menghadapi wabah pandemi saat ini. Saatnya kesatuan nasional dikedepankan menghadapi situasi sulit saat ini.
"Karena tidak mungkin hanya satu pihak (menghadapi pandemi). Jangan sampai malah ini dibikin kesempatan untuk tujuan-tujuan target politik. Tidak etis. Tidak berakhlak, tidak berfatsun, tidak bermoral orang yang melakukan agenda-agenda politik itu di saat-saat yang sangat gawat ini," katanya.***