PORTAL MAJALENGKA - Rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan, terus menuai kritik.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyebut, kebijakan PPN sembako akan menekan daya beli masyarakat. Sebab jika sembako dikenai PPN, maka otomatis harga kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut bakal melonjak.
Dari pada mengutip PPN dari sembako dan sekolah, menurut Fauzi lebih baik pemerintah memangkas gaji para direksi dan komisaris BUMN yang mencapai miliaran rupiah setahun.
Baca Juga: Mardani Desak Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pajaki Sekolah
Dianjurkannya juga agar pemerintah mengejar pajak Google, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, juga menerapkan PPN bagi pelaku e-commerce, toko online, marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab, dan lainnya.
Rencana mengutip PPN sembako dan pendidikan tertuang dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Fauzi juga mengatakan, kebijakan PPN tersebut kontraproduktif dengan suasana pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian, termasuk menyulitkan masyarakat.
Baca Juga: Lirik We Are the People-Martin Garrix, Lagu Resmi EURO 2020
Seharusnya, lanjut Fauzi, pemerintah hadir untuk meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya malah mempersulit rakyat dengan menerapkan PPN sembako dan sekolah.
Disebutkan, kebutuhan dasar seperti sembako dan pendidikan tidak boleh diliberalisasikan. Merupakan tugas negara menyelenggarakan layanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.
“Karenanya, kami Fraksi NasDem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan,” tegas politisi dari F-NasDem tersebut, seperti ditulis portal DPR RI.
Baca Juga: Begini Nasib Ustad Gondrong yang Dulu Pamer Trik Sulap Gandakan Uang Pakai Jenglot
Fauzi mengaku belum mendapat draf tentang perubahan KUP, namun dia mengatakan sudah mendengar keluhan masyarakat tentang rencana pemberlakukan PPN sembako dan sekolah.
Mestinya, lanjut Fauzi, pemerintah lebih kreatif mencari anggaran untuk menambal APBN, tapi tidak menerapkan PPN untuk sembako dan sekolah.***