PORTAL MAJALENGKA - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menjelaskan, lansia merupakan kelompok rentan (vulnerable), sama seperti bayi dan anak-anak.
Daya tahan tubuh mereka lebih rendah dibandingkan dewasa muda, maka wajar saja jika terinfeksi, mereka lebih berat menghadapinya. Kemudian, lanjutnya, lansia sebagian besar memiliki komorbid, penyakit degeneratif yang diderita lansia karena penuaan.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap kematian lansia karena COVID-19. "Apalagi jika komorbidnya tidak terkontrol," ujarnya.
Baca Juga: Angka Kematian Akibat Covid-19 Pada Lansia Tertinggi
Masdalina juga menambahkan, karena mekanisme pertahanan diri pada lansia turun sangat jauh dibandingkan kelompok usia muda, jadi lebih banyak harus diberi dukungan dari luar untuk bertahan. Misalnya obat dan suplemen. "Tentu saja vaksinasi dan protokol kesehatan juga harus jalan," kata Masdalina.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Reni Rondonuwu menyebut, salah satu hal kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi lansia adalah kemudahan akses ke lokasi vaksinasi.
Dengan fisik yang sudah mulai menurun, lansia membutuhkan tempat vaksinasi yang mudah dekat dan mudah dijangkau.
Baca Juga: Kota Bandung Siap Gelar PTM Terbatas, Utamakan Keselamatan Anak
Tidak semua sasaran vaksinasi memiliki kondisi sosial maupun ekonomi yang sama seperti lokasi vaksinasi yang jauh, ketiadaan pendamping, akses transportasi yang sulit dll. Hal inilah yang kemudian menghambat para lansia untuk mengikuti vaksinasi.
Menurutnya, daerah perlu melakukan gerakan bersama yang jauh lebih masif dengan melibatkan stakeholder terkait agar semakin banyak lansia yang divaksinasi. Termasuk menciptakan model baru vaksinasi yang mudah, aman dan nyaman.
“Kami membuat kebijakan, satu pendamping yang membawa dua lansia akan ikut disuntik
vaksin. Mudah-mudahan daerah juga akan diimplementasikan. Karena ada 456 Kabupaten/Kota yang cakupan vaksinasi lansia masih di bawah 25%. Saya kira daerah perlu
mencontoh DKI Jakarta, yang camat maupun lurah ikut terlibat untuk memobilisasi lansia,” kata Maxi.
Di samping kemudahan akses, kepercayaan masyarakat mengikuti vaksinasi untuk melindungi dari potensi penularan COVID-19, turut menjadi perhatian pemerintah. Sebab, ada kecenderungan para anak-anak lansia ini khawatir mengikutsertakan orang tua mereka
vaksinasi karena takut akan keamanan dan efektivitas vaksin.
Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksin COVID-19. Proses penyuntikan yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021 ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun.
Karenanya, Arya menambahkan, pemerintah melibatkan semua pihak termasuk swasta untuk menyukseskan program vaksinasi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah semakin banyak membuka lokasi vaksinasi yang bertujuan memudahkan juga mendekatkan akses vaksinasi terutama bagi lansia.
Baca Juga: 4 Warga Cirebon Reaktif COVID-19 Saat Tes di Pos Penyekatan Bekasi, Langsung Dibawa ke Wisma Atlet
"Ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota di Indonesia. Ada juga layanan drive thru," kata Arya.
Disamping itu, dia berharap, keluarga terdekat hendaknya mau mengajak dan membantu orang tua untuk divaksin. Karena hal tersebut semata-mata untuk kebaikan orang tua. "Jangan ragu, jaga dan sayangi orang tua kita dengan vaksinasi," tutur Arya.
Sementara itu, terkait efek samping, Ketua ITAGI Profesor Dr. Sri Rezeki S Hadinegoro, dr.,
SpA(K), menekankan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir bahkan ketakutan.
Karena sejauh pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kelompok lansia justru memiliki Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang sangat rendah.
Gejala yang dialami pasca penyuntikan sifatnya ringan dan mudah diatasi, sehingga para anak diimbau untuk tidak perlu khawatir, manfaat vaksinasi jauh lebih besar dibandingkan risikonya.
“Efek samping kedua vaksin ini (Sinovac dan AstraZeneca) cukup ringan, tidak ada yang masuk RS atau sampai meninggal. KIPI pada lansia ini justru sangat sangat sedikit dibandingkan yang dewasa/muda,” kata Profesor Sri Rezeki.
Baca Juga: Wacana Duet di Pilpres 2024: Ridwan Kamil Merasa Heran, Khofifah Hanya Tersenyum
Sebagai salah satu pihak yang ikut terlibat dalam penentuan jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi nasional, Sri menegaskan pemerintah tentunya akan menyediakan vaksin COVID-19 yang aman, bermutu dan berkhasiat untuk melindungi seluruh masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua Komnas PP KIPI Profesor Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp. A(K), M. TropPaed yang mengatakan kesadaran masyarakat lansia cukup baik karena mengetahui masuk dalam kelompok rentan. Namun sayangnya terkadang justru dari keluarga yang tidak mengizinkan lansia untuk divaksinasi.
"Karena ternyata (keluarga) memperoleh informasi yang kurang tepat atau pihak yang tidak
berwenang terkait imunisasi atau vaksinasi," ujarnya.
Baca Juga: Heboh soal Meteor Jatuh di Puncak Merapi Yogyakarta, Begini Penjelasan BPPTKG
Sebagai lansia, Profesor Hindra menyatakan, dirinya telah divaksinasi dua kali. Padahal memiliki gangguan irama jantung, penderita hipertensi, kolesterol juga sempat tinggi, dan begitu juga asam urat.
"Alhamdulillah sehat, saya sudah dua kali divaksinasi jadi jangan ragu-ragu," kata profesor yang saat ini berumur 66 tahun tersebut.
Menurutnya, meski memiliki komorbid atau penyakit penyerta, lansia tetap bisa divaksin. Karena tentu, divaksin lebih baik daripada tidak divaksin.
Baca Juga: Komda KIPI Jakarta: Vaksin AstraZeneca Aman untuk Digunakan
"Jika ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) mudah-mudahan sifatnya ringan dan dapat ditolerir namun manfaat vaksinasi jauh lebih besar maka sama-sama kita divaksin," ujarnya lagi.
Dia juga menjamin, vaksin aman bagi masyarakat. Komnas KIPI pun terus memantau, mengkaji, merekomendasikan apakah vaksin itu aman atau tidak bagi masyarakat. Kalau aman vaksin pihaknya rekomendasikan untuk program vaksinasi nasional. Dan itu dipantau dan dikaji tiap hari. "Kalau ada perubahan kita buat rekomendasi baru," kata Profesor Hindra.
Dia menambahkan, jika ada laporan terkait KIPI maka ada dua hal yang dilakukan Komnas
KIPI. Pertama, mengecek berapa lama ketika diberikan vaksin hingga ada gejala dan kedua
apakah ada penyakit lain yang menyebabkan gejala dan bukan berasal dari vaksin.
Baca Juga: BLT Dana Desa Berdampak Besar Pada Pemulihan Ekonomi Desa
"Kalau gejala lebih dua hari laporkan saja nanti gejala itu diinvestigasi, dianalisis, dan dikaji.
Apapun keluhannya silakan lapor, kita justru mengharapkan laporan," ujar Profesor Hindra.***