Network
Pesantren merupakan tempat mempelajari dan mengkaji seluruh ajaran Islam. Maka seharusnya santri alumnus pesantren, menjadi insan yang memiliki kepribadian Islam serta merealisasikannya dalam kehidupannya sebagai ulama pembawa cahaya.
Baca Juga: Uu Ruzhanul Ulum Percaya Suharso Monoarfa Mampu Besarkan PPP
Itulah keberhasilan pesantren yang sesungguhnya. Namun sangat disayangkan di alam sekuler kapitalis saat ini dimana agama di jauhkan dari kehidupan, hal itu tidak disebut sebuah keberhasilan ataupun harapan.
Justru sebaliknya, keberhasilan pesantren mencetak generasi yang berkepribadian Islam tersebut, dianggap sebagai suatu kebahayaan oleh pemerintah yang bisa melahirkan bibit radikalisme, ektremisme, intoleran bahkan menyebabkan perpecahan.
Pasalnya, dalam pandangan kapitalisme keberhasilan sebuah pendidikan atau kehidupan ini hanya diukur dari kesuksesan materi semata.
Baca Juga: Menkes: Dibutuhkan 89.000 Bhabinkamtibmas dan Babinsa Jadi Pelacak Covid-19
Maka jika kemudian pemerintah dan jajarannya mengidap Islamophobia, reaksi yang tampak adalah selalu mewaspadai program masyarakat yang bernuansa ketaatan pada syariat. Sikap anti terhadap Islam, ajarannya, bahkan para pemeluknya akan semakin benderang.
Apalagi ketika ada yang menyerukan agar Islam diterapkan sebagai jalan hidup untuk mengatur setiap aspek kehidupan. Untuk itu mereka melakukan berbagai upaya agar itu tidak terjadi, salah satunya melalui kebijakan dan berbagai undang-undang.
Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri perhatian pemerintah melalui perda ini akan dijadikan sarana untuk mengawasi pesantren agar kurikulumnya berjalan sesuai dengan kemauan pemerintah yaitu moderasi pesantren.
Baca Juga: Tilap Dana Bansos Pandemi Covid-19, Staf Desa di Bogor Ditangkap Polisi
