Network
Baca Juga: Minat Jadi Petani Milenial Jawa Barat? Ini Manfaat yang Didapat
Jika ada calon yang membagikan uang—dengan terpaksa—“Terima uangnya, jangan pilih orangnya”, karena bagi-bagi uang juga menunjukkan untuk menutupi kekurangan dan ketidakpercayaan dirinya tentang kapasitas dan kemampuan leadershipnya untuk memimpin desa.
Apalagi sejatinya sekarang memimpin desa relatif lebih mudah, karena dana desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah cukup melimpah. Sehingga kalau ada kuwu yang mampu membangun desa bukan merupakan peristiwa yang luar biasa dan aneh.
Yang aneh, jika ada dana yang melimpah tidak bisa membangun desa atau tidak maksimal. Di sini juga diperlukan sikap profesional dan pertanggungjawaban yang optimal, karena ciri masyarakat dan pemimpin modern—paling tidak—harus demokratis, transfaran dan accountable.
Baca Juga: Segera Daftar! Jabar Buka Seleksi Program Petani Milenial, Ini Link dan Syaratnya
Kalau boleh setback, dulu pemilihan kuwu tidak ada politik uang. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan, kekerabatan, dan hubungan emosional lainnya.
Politik uang (money politic) adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih. Secara tidak langsung politik uang dapat berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen.
Politik uang dalam pemilihan memang bukan sesuatu yang baru, politik uang sudah ada pada pemilihan kepala desa (kuwu). Ini misalnya temuan yang dilakukan oleh Kartodirdjo dan Kana, politik uang digunakan sebagai taktik untuk memenangkan calon.
Baca Juga: Chacha Mantan Istri Andika Kangen Band Terseret Kasus Narkoba
Pada kasus pilkades (kuwu) menurutnya ada calon yang sampai menghabiskan Rp. 1 milyar dan distribusi politik uang kepada pemilih dalam pilkades (kuwu)pun dilakukan dengan berbagai cara.
