Network
Hal demikian pasti menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat, sebab masyarakat meyakini bahwa Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Baik itu yang mampu atau yang tidak, baik itu yang berprestasi maupun yang tidak.
Jika berprestasi dijadikan tolok ukur sebagai syarat penerima bantuan, lalu bagaimana bagi mereka yang kurang berprestasi? Sungguh merupakan suatu kedzaliman jika bantuan Pendidikan hanya diperuntukan bagi mereka yang berprestasi saja.
Bagaimana mungkin cita-cita Pendidikan dalam pembukaan UUD ’45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan tercapai bila yang dapat Pendidikan hanya yang berprestasi?
Baca Juga: Dinkes Cianjur Temukan 5 Orang Pejabat Terpapar Covid-19
Ditengah carut marutnya permasalahan rakyat atas beban berat Pendidikan, apalagi di situasi dan kondisi saat pandemic yang belum berakhir ini, dampak buruk yang dirasakan rakyat pun begitu meningkat, baik itu dampak ekonomi hingga buruknya kebijakan Pendidikan menjadi penyebab meningkatnya angka putus kuliah.
Dalam kondisi seperti ini, tentu saja ada sebagian anggota masyarakat tidak bisa menikmati lagi bangku perkuliahan dengan alasan sudah tak sanggup lagi mereka membeli Pendidikan dengan harga yang mahal bahkan sangat mahal.
Parahnya, tidak hanya di tingkat Pendidikan tinggi saja, mahalnya Pendidikan dengan kualitas bagus pun harus sulit di dapatkan untuk Pendidikan dasar dan menengah karena harus merogoh kocek yang tidak sedikit.
Baca Juga: Dipanggil KPK, 3 Pensiunan TNI Jadi Saksi Kasus Korupsi PT DI
Sulitnya menggratiskan biaya Pendidikan baik dari tingkat dasar hingga ke Pendidikan tinggi, ditambah kebijakan yang pro kepentingan pasar industri dikarenakan paradigma kapitalistik liberal Pendidikan sebagai produk pasar yang bisa ditransaksikan.
Dalam hai ini kita bisa melihat bahwa negara tidak mau rugi dalam transaksi ini, sehingga rakyat diposisikan sebagai konsumen yang harus membayar sejumlah harga bila mau melanjutkan Pendidikan.
