Oleh: Risma Aprilia (Aktivis Muslimah Majalengka)
Masa pandemi belum berakhir hingga penghujung tahun 2020 ini, namun pergantian Kepala Daerah sudah memasuki masanya. Awalnya sempat timbul polemik tentang dilaksanakannya Pilkada di bulan Desember ini.
Sebab melihat beberapa titik daerah mulai kembali bersatus zona merah, yang sebelumnya keadaannya sedikit membaik. Apa boleh dikata keputusan Presiden tidak bisa diganggu gugat.
Pilkada tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan sudah ditetapkan sebagai libur nasional. Secara otomatis kampanye harus dilakukan oleh para kontestan sebagai ajang promosi.
Baca Juga: Pemerintah Kurangi 3 Hari Libur Akhir Tahun dan Cuti Bersama, Ini Jumlah Libur yang Ditetapkan
Kampanye saat pandemi beresiko besar meskipun dilakukan sesuai protokol kesehatan. Terbukti banyak kontestan yang terkonfirmasi positif covid-19 bahkan banyak pula anggota penyelenggara Pemilu yang terpapar.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dalam cuitannya di media sosial twitter menyatakan keprihatinannya terkait 70 calon kepala daerah dan 100 anggota penyelenggara pemilu yang terinfeksi covid-19, termasuk Ketua KPU RI.
Ada 4 calon diantaranya yang meninggal dunia. Hamdan juga menyatakan bahwa pengorbanan mereka untuk demokrasi begitu besar. (28/11/2020).
Baca Juga: Depok Berpotensi Jadi Pusat Pikiran Intelektual
Seharusnya negara bisa membaca dampak yang dihasilkan dari diselenggarakannya Pilkada tahun ini.
Lantas apa yang mendorong tetap dijalankannya kegiatan ini? Melihat begitu besar antusias para calon berlomba-lomba demi memperoleh suara terbanyak agar terpilih sebagai pemenang, apakah betul semuanya demi kepentingan rakyat atau haus kekuasaan?
Faktor yang menjadi pendorongnya ialah demi kursi yang diduduki oleh penguasa yang didanai para kapitalis. Karena demokrasi kapitalis sendiri merupakan sistem yang menjadikan materi sebagai tujuan dari setiap pencapaian dan sumber kebahagiaan.
Baca Juga: Pemkab Garut Raih Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Kemendikbud
Dalam Pemilu pun dana yang digelontorkan oleh setiap calon tidaklah sedikit. Maka dari itu setelah mereka menduduki kursi jabatannya, setidaknya dana yang sudah dikeluarkan tadi harus bisa kembali, tak jarang mereka pun melakukan tindakan korupsi demi tercapainya materi sebagai sumber kebahagiaannya.
Dari sinilah bisa kita lihat pemerintahan yang akan dihasilkan dari proses pemilihan yang abai terhadap keselamatan jiwa manusia.
Hanya menghasilkan sebuah pemerintahan korup serta menguntungkan sebagain orang. Sementara rakyat menjadi korban di atas kepentingan-kepentingan mereka saja.
Baca Juga: Polisi Lakukan Klarifikasi 7 Orang Serukan Azan Jihad di Majalengka
Ciri sebuah sistem yang betul-betul ingin memberikan keselamatan serta kemaslahatan untuk rakyatnya, tidak serta merta mendahulukan kegiatan yang justru mengabaikan keselamatan jiwa manusia.
Oleh sebab itu tidak pantas berharap banyak pada sistem demokrasi kapitalis.
Dalam sistem Islam memilih sebuah pemimpin yang amanah dan jauh dari kepentingan-kepentingan para kapitalis, haruslah bermula dari proses pemilihan para calon.
Baca Juga: Pemkab Garut Anggarkan Rp40 Miliar untuk Guru Honorer yang Masuk PPPK
Negara melalui Majelis Umum dalam memilih seorang pemimpin akan menimbang seluruh calon yang mengajukan permohonan, serta menilai apakah mereka dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Islam.
Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat, yakni Muslim, laki-laki, merdeka (bukan seorang budak), berakal, baligh (dewasa), adil, mampu mengemban tugas sebagai pemimpin.
Islam juga merekomendasikan beberapa syarat tambahan, misalnya calon pemimpin sebaiknya adalah seorang Mujtahid, politisi yang berpengalaman, pemberani, bertakwa, dan sebagainya.
Baca Juga: MUI Majalengka Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi soal Azan 'Hayya Alal Jihad'
Setelah Majelis Umat menilai dan mempertimbangkan siapa saja calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan pemimpin dengan kemampuan dan prestasi yang pernah dicapai, selanjutnya akan segera dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengetahui nama-nama calon pemimpin.
Sudah pasti negara yang menerapkan sistem Islam akan melahirkan pemimpin yang zuhud, tidak tergiur dengan kesenangan dunia yang sementara.
Karena memahami betul bahwa tugas seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Baca Juga: Presiden AS Cabut Lebih dari 1000 Visa Milik Warga China
Maka dari itu hanya sistem Islam yang mampu memberikan kemaslahatan bagi bagi seluruh alam. Sistem yang dimana aturannya turun langsung dari Zat Yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta dan segala isinya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu'alam bish-shawab.***