Network
PORTAL MAJALENGKA - Kelompok Cipayung Plus Cirebon yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI, IMM, dan KAMMI menggelar aksi demo 11 April 2022 di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
Terdapat beberapa tuntutan dari Kelompok Cipayung Plus Cirebon yang melakukan aksi demo 11 April 2022 di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Tuntutan Kelompok Cipayung Plus Cirebon dalam aksi demo 11 April 2022 tersebut di antaranya menolak kenaikan PPN dan menolak kenaikan BBM.
Selain itu, mereka juga menolak kenaikan harga pangan pokok, tolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, menolak pemindahan ibu kota serta menolak UU IKN.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi menemui langsung para demonstran.
Mohammad Lutfi mengatakan bahwa konstitusi sudah mengatakan jabatan presiden hanya 2 periode.
Baca Juga: Profil Ade Armando Pegiat Media Sosial yang Jadi Korban Pengeroyokan Massa Aksi Demo 11 April 2022
“Hari ini konstitusi mengatakan jabatan presiden hanya 2 periode. Yang penting kita jaga konstotusinya, semua yang bertentangan dengan konstitusi harus kita lawan,” kata Luthfi.
Ia melanjutkan, kebersamaan kelompok Cipayung Plus Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon mampu memastikan tujuan besar untuk kesejahteraan Indonesia segera tercapai, dan jangan sampai arah pembangunan salah.
“Kita ini merupakan produsen sawit terbesar dengan jumlah per tahun 46 juta ton. Pemerintah sudah berusaha mengendalikan harga minyak goreng,” ujarnya.
Baca Juga: Ade Armando Babak Belur Jadi Korban Aksi Masa di Gedung DPR, Luka di Bagian Tubuh Ini
Mohammad Luthfi menyampaikan bahwa saat ini terdapat kegalauan di masyarakat yang megharapkan stabilitas harga minyak goreng.
“Jika ada yang sampai menimbun minyak goreng maka saya dan kepolisian akan pidanakan pelaku,” ucap Luthfi.
Lebih lanjut, Mohammad Luthfi berharap bahwa kelangkaan stok minyak goreng segera mengurai. Mohammad Luthfi juga akan berusaha untuk mengembalikan harga minyak goreng ke harga awal.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Ade Armando, Motif Pemukulan...
“Kami ingin memastkan stok BBM tidak ada kelangkaan, dan pemerintah pusat sudah memastikan itu,” tuturnya.
Menurutnya, hari ini masyarakat harus bekerja cerdas, dan harus pastikan hari ini sampai 2024 nanti untuk bersama menjaga konstitusi.
“Pemilu harus kita laksanakan pada 14 Februari 2024, dan ini merupakan janji Presiden yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Baca Juga: Bos Persib Bandung Teddy Tjahjono Tak Kuasa Menahan Hengkangnya Puja Abdillah
Luthfi mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon untuk melek politik, jika tidak mampu melek politik maka ditakutkan akan diambil oleh kelompok yang memiliki kepentingan.
“Mahasiswa bagian dari kaum elit masyarakat yang bisa memahami arah pergerakan menuju kemana arah pebangunan, arah Kabupaten Cirebon, dan politik Indonesia," katanya.
Mohammad Luthfi juga mengapresiasi tuntutan ini, dan hasil tuntutan ini kata Mohammad Luthfi akan diperjuangkan ke level yang lebih tinggi.
Baca Juga: Ade Armando Babak Belur Dihajar Massa di Depan DPR, Polisi Bilang Begini
“Kegalauan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cirebon perlu sesegera diapresiasi oleh pemerintah pusat, dan saya akan segera kirim,” ucapnya.
Dalam Press Release Cipayung Plus Cirebon menyebutkan, bahwa kenaikan PPN 11 persen yang dikeluarkan melalui PMK No.64 tahun 2022 tanggal 1 April 2022 di tengah masyarakat yang masih terimbas dampak pandemi dengan ekonomi yang lemah. Maka seharusnya PPN tidak perlu dinaikkan dan justru seharusnya diturunkan.
Kemudian kenaikan BBM, pemerintah harus menjamin ketersediaan stok pertalite, melaksanakan kebijakan pengalokasian bahan bakar pertamax dan pertalite, dan meninjau kembali SK menteri ESDM mengenai harga bakar minyak.
Baca Juga: Kronologi Ade Armando Babak Belur Dihajar Massa di Depan DPR, Celana sampai Copot
Selanjutnya, terkait kenaikan harga pokok pangan, pemerintah harus mengontrol dan menstabilisasi harga minyak goreng, menindak tegas mafia minyak goreng dan memohon kepada Presiden untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan menteri perdagangan yang bertanggung jawab secara operasional terhadap penyediaan bahan pahan pokok.
Terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, kelompok Cipayung Plus Cirebon mengatakan bahwa, jika ini dilakukan, maka hal itu jelas melanggar konstitusi dan amanat reformasi.
Oleh karenanya, Cipayung Plus Cirebon mengajak semua elemen masyarakat untuk proaktif menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Baca Juga: RESMI Persib Bandung Kontrak Pemain Baru setelah 9 Dilepas, Osvaldo Haay dan Ciro Alves Jadi Target
Lebih lanjut, kelompok Cipayung Plus Cirebon mendesak lembaga legislatif untuk tidak mengamandemen UUD 1945 dan mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak usulan wacana tersebut.
Tuntutan Cipayung Plus Cirebon berikutnya terkait RUU IKN. Menurut mereka, pembahasan RUU IKN dan pemindahan Ibu Kota membutuhkan biaya sangat besar.
Sementara rencana pemidahan IKN baru tanpa melihat kondisi masyarakat yang menderita akibat dari adanya kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Baca Juga: Ade Armando Babak Belur tanpa Celana, Dihajar Massa Demo di Depan DPR
Di akhir tuntutan ini, Koordinator Lapangan atau Koorlap dari Kelompok Cipayung Plus Cirebon berencana melakukan kontroling terhadap DPRD Kabupaten Cirebon.
Kelompok Cipayung Plus Cirebon akan terus mengawal hasil tuntutan ini sampai pekan depan.***
