Network
PORTAL MAJALENGKA-Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, ia akan memberi maaf kepada Moeldoko jika ia mengakui kesalahannya.
Sebelumnya Moeldoko diketahui terlibat upaya ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat lewat kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, minggu lalu.
AHY mengaku tetap hormat kepada Moeldoko selaku mantan prajurit dan mantan panglimapanglima meski dianggap telah melakukan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Perhatian! ASN Dilarang ke Luar Daerah Saat Libur Isra Miraj dan Nyepi 2021
“Kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya saya pribadi tentu memaafkannya sebagai mantan prajurit dan mantan panglima. Saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier,” kata AHY usai menampilkan video testimoni saksi peserta KLB di Kantor Pusat DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin.
AHY juga mengatakan meski Moeldoko telah menyakiti hati jutaan kader Partai Demokrat karena ia memilih terlibat dalam kongres luar biasa namun dia tidak memiliki dendam terhadapnya.
“Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan beliau (Moeldoko), tetapi jujur yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat,” kata AHY, di hadapan para awak media dan pengurus pusat serta daerah Partai Demokrat.
Baca Juga: Menggiurkan! Polisi Tangkap Kurir Narkoba Lintas Negara dengan Bayaran Rp 50 Juta
Moeldoko ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat kongres luar biasa yang dihadiri 412 peserta pada Jumat minggu lalu (5/3).
Dalam kongres luar biasa yang dipimpin oleh Jhoni Allen tersebut juga menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai periode 2021-2025.
Kemudian AHY ditetapkan sebagai demisioner sebagai ketua umum setelah baru saja menjabat sebagai pimpinan periode 2020-2025.
Baca Juga: AHY: KLB di Sumut Didasari Niat dan Cara yang Buruk
Beberapa hari setelah kongres, AHY pun datang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Senin,
Dalam kesempatan tersebut AHY menyerahkan sejumlah dokumen, di antaranya berisi anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta daftar pengurus partai sebagaimana yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.***
