Network
PORTAL MAJALENGKA – Tepat 20 Oktober 2020 lalu merupakan satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Selama menjabat, tak jarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin memperingatkan kinerja menteri-menteri nya.
Bahkan, kadang teguran-teguran Jokowi dan Maruf Amin tersebut dilakukan dimuka umum atau publik. Akibatnya kinerja para menteri kerap jadi sorotan masyarakat.
Baca Juga: Besok! Buruh Akan Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung Sate Bandung
Baca Juga: Jalur Pendakian Gunung Ciremai Kembali Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat
Isu soal reshuffle kabinet juga kerap kali mencuat. Bahkan, yang terbaru, Presiden Jokowi mendapat wanti-wanti dari seorang politisi PDIP.
PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dengan manuver-manuver politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, dalam satu tahun pemerintah Jokowi, diduga sudah terlihat adanya permainan dari para pembantu presiden.
Baca Juga: Ini Manfaat Berjalan Kaki Setelah Makan, Termasuk Langsingkan Tubuh
Baca Juga: Gus Nur Ditahan, Ali Mochtar Ngabalin: Selamat datang, Mulutmu adalah Harimau Kau
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," kata politikus PDI Perjuangan, Darmadi Durianto pada Sabtu, 24 Oktober 2020 lalu.
"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," imbuhnya.
Untuk itu, kata Darmadi, harus bergerak cepat untuk segera mengganti para menteri yang sudah terlihat ada gelagat tidak baik dan hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya.
Baca Juga: Pergerakan Tanah di Lemahsugih Majalengka, Dapur Rumah Warga Roboh
Baca Juga: Berkendara di Majalengka? Waspada Operasi Zebra, Perhatikan 8 Hal Ini!
Dalam arti, Jokowi harus segera melakukan evaluasi secara berskala kepada para menterinya.
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.*** (Lusi Nafisa/Zonajakarta.pikiran-rakyat.com)
