Network
PORTAL MAJALENGKA - Baru-baru ini, Indonesia Political Review (IPR) melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada satu tahun pemerintahannya.
Secara umum hasil survei IPR tersebut menunjukan kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf masih di bawah 50 persen.
Terkait kinerja, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dinilai sebagai menteri yang bekerja paling memuaskan.
Baca Juga: Tahun Depan Kota Angin Agendakan Visit Majalengka
"Berdasarkan hasil survei, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dinilai sebagai menteri berkinerja paling memuaskan yakni 45,2 persen," ucap Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin, di Jakarta, dikutip PortalSurabaya.com dari AntaraNews.com pada Jumat 23 Oktober 2020.
Selanjutnya, posisi kedua diduduki oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, dengan perolehan nilai 44,9 persen kepuasan publik.
Dan diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali dengan nilai 44,8 persen.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Perpanjang PSBB Transisi
Kemudian, di posisi keempat Jaksa Agung, ST Burhanuddin dengan nilai 44,0 persen, di belakangnya ada nama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan nilai 43,7 persen.
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian menjadi urutan selanjutnya yaitu 43,0 persen, lalu ada nama Menteri PUPR, Basuki Hadimulyo dengan nilai 42,8 persen.
Menyususl nama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dengan nilai 42,5 persen, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yaitu 42,0 persen.
Baca Juga: Pengusaha Amerika Serikat Sambut Baik Omnibus Law Cipta Kerja
Sementara itu, nama Menteri yang paling kecil mendapatkan kepuasan publik terkait kinerja mereka antara lain Menteri PPPA, Sofyan Djalil, hanya mendapatkan 34,8 persen kepuasan publik.
Kemudian disusul nama Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro yang hanya 34,5 persen, dan nama Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko yaitu 34,0 persen.
Tak hanya itu, nama Sekretaris Kabinet, Pramono Anung juga memiliki tingkat kepuasan publik sebesar 33,6 persen, dan yang terakhir ada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah yaitu 33,3 persen.
Baca Juga: Karang Taruna Harus Bersinergi dengan Pemdes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa
Selanjutnya, terkait kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin secara keseluruhan, hasil survei IPR membuktikan hanya 43,7 persen (gabungan sangat puas + puas) publik yang mengatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
Diberitakan Portal Surabaya sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Aneh, Survey IPR Prabowo Subianto Paling Tinggi Tapi Relawan Jokowi Desak Presiden Copot Menhan, diketahui lebih banyak yang tidak puas, yaitu sebanyak 51,3 persen (gabungan tidak puas + sangat tidak puas).
Sedangkan sisanya sebanyak 5,0 persen mengaku tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Baca Juga: Ruang Diskusi Belum Ramai di Majalengka, Pepep Saeful Hidayat Ajak Mahasiswa Lakukan Kajian
Survei tersebut bertujuan untuk mengukur dua hal isu utama yakni mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin, dan mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri Jokowi- Ma'ruf Amin.
Survei oleh IPR ini dilakukan di 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode multistage random sampling.
Wawancara tesrebut dilakukan sepekan lebih, yaitu pada 1-10 Oktober 2020 dengan cara telesurvei, dimana responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.
Baca Juga: Digadang-gadang Maju di Pilgub Jabar, Nurhasan Zaidi: Saya Sedang Asyik Melayani Rakyat
Adapun jumlah responden yakni sebanyak 1.000 responden dengan margin of error +/- 3.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, sempat ada isu bahwa akan dilakukan reshuffle untuk jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.
Dan dikabarkan bahwa diprediksi sekitar 11 sampai 18 orang menteri akan direshuffle oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pertamina EP Tambun Field Dorong Mitra Binaan Mandiri
Disebutkan ada beberapa nama menteri tersebut diperkirakan bergeser diganti dengan tokoh lain.
Adapun kementerian atau lembaga yang akan di reshuffle antara lain adalah; Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora dan Mendikbud.
Selanjutnya Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Agama, hingga Kepala Bulog.
Baca Juga: Airlangga : Pemulihan Ekonomi di Kuartal III dan Kuartal IV Tahun 2020
Terkait hal tersebut, Pihak Istana Kepresidenan membantah kabar soal reshuffle kabinet Indonesia Maju, yang disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Tidak ada reshuffle (kabinet)," kata Fadjroel Rachman saat dikonfirmasi, Jumat, 21 Oktober 2020.
Menurut Fadjroel, saat ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tengah fokus dalam penanganan Covid-19.
Baca Juga: Pertahankan Rekor Tak Terkalahkan, Khabib Nurmagomedov Pilih Pensiun
"Serta, pemulihan dan transformasi ekonomi nasional," pungkas Fadjroel.
Sampai tepat satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada Selasa 20 Oktober 2020, Presiden Jokowi sampai sekarang juga tak terlihat menunjukkan gerak-gerik akan reshuffle.
Menanggapi isu reshuffle tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan pendapatnya melalui sesi wawancara bersama Najwa Shihab.
Baca Juga: KPK Gali Data Uang Pemda Rp252,78 Triliun di Bank
"Pak Wapres, setelah setahun akan ada reshuffle tidak ya, Pak?" tanya Najwa ketika wawancara daring bersama Ma'ruf Amin, dikutip PortalSurabaya.com dari kanal YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2020.
Wapres pun mengakui tidak tahu-menahu soal reshuffle yang terjadi karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
Hak prerogatif adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.
Baca Juga: Ini daftar Situs dan Aplikasi yang Bisa Digunakan Memakai Bantuan Kuota Internet Gratis Kemendikbud
"Lah, itu yang saya belum tahu. Itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah saja. Itu kan hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf Amin.
Kemudian, Ma'ruf Amin juga mengungkapkan tak ada evaluasi yang sedang berlangsung untuk para menteri.
Pasalnya, Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden hanya bisa memberikan saran, sedangkan evaluasi dan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Juga: Ketua IDI : Waspada Penyakit Tidak Menular di Masa Depan
"Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi kinerja menteri-menteri selama setahun ini?" kata Najwa Shihab bertanya.
"Belum ada. Memang belum dilakukan evaluasi. Karna itu data-datanya oleh Presiden, kalau ada hal yang penting baru diajak bicara," ungkap Wapres Ma'ruf Amin.
"Saya sebagai Wapres memberikan saran-saran. Tapi seluruh hal menyangkut soal reshuffle itu kan hak prerogatif presiden," terangnya.
Baca Juga: Simak Pesan Para Dokter di Hari Dokter Nasional
Di kesempatan lain, sejumlah relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), mengatakan hal yang berbeda.
Presiden Jokowi didesak untuk segera melakukan reshuffle kabinet dan mencopot sejumlah menteri yang merusak visinya, yang disampaikan oleh kelompok Baranusa.
Ketua Baranusa Adi Kurniawan mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah menteri Jokowi di periode kedua yang menjadi pengganggu dan harus diganti sebelum Indonesia semakin terpuruk.
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
"Harus dievaluasi dan lakukan reshuffle kemudian benahi sistem kinerjanya," kata Adi Kurniawan kepada wartawan, yang dikutip PortalSurabaya.com pada Kamis 22 Oktober 2020.
Adi menegaskan bahwa soal ekonomi perlu disoroti, yang dianggapnya paling substansi karena diperiode kedua pemerintahan Jokowi menjadi rusak karena salah pilih menteri.
"Akhirnya rakyat yang dikorbankan. Pecat para menteri yang gagal dan stop korbankan rakyat," ujar Adi.
Baca Juga: Diwarnai Insiden VAR, Barcelona Tumbang di Kandang
Tak tanggung-tanggung, ia juga membeberkan nama-nama menteri yang dianggap Adi membuat rusak visi Presiden Jokowi.
Sebab menurutnya, hampir semua menteri Jokowi saat ini harus diganti kecuali, Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimuljono.
"Seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, Nadiem Makarim, Edhy Prabowo, saya rasa hampir semuanya termasuk Prabowo. Kecuali Menteri PUPR Pak Basuki," kata Adi gamblang.
Baca Juga: BLT Gaji, Menaker: Akhir Oktober 2020 atau Paling Lambat Penyalurannya Awal Nopember
Tak lupa, Adi pun menambahkan, pihaknya sebagai relawan Jokowi bukan hanya berharap reshuffle ini terjadi, tetapi lebih ke mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukannya.
"Situasinya memang harus disegerakan presiden lakukan reshuffle demi memilihkan situasi ekonomi dan politik. Jika tidak, para Menteri yang kami anggap gagal itu akan semakin membuat rusak visi presiden," pungkas Adi.***(Yohanes Bayu/Portal Surabaya)
