Network
Yakni, kendala birokrasi, kendala koordinasi, dan kendala data serta kondisi ini memungkinkan dana yang dialokasikan untuk pesantren sekitar sebanyak Rp 2,7 triliun itu belum sampai ke pesantren masing-masing.
Bahkan, dirinya juga meminta agar pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan Perda untuk pesantren agar bantuan lekas diterima.
Baca Juga: CeriTech ITB Lolos Ajang University Startup World Cup 2020
"Kita mendorong beberapa daerah segera membuat perda pesantren agar bisa membidik bantuan itu, mengawal bantuan Covid-19 itu langsung ke pesantren masing-masing," jelas dia.
Maman menambahkan, permintaan itu disampaikan, karena UU Pesantren yang sudah disahkan pada September 2019 lalu, membutuhkan regulasi turunannya yang bersifat implementatif dan sampai hari ini belum dibuat.
Baca Juga: Kaum Perempuan Harus Terlibat Aktif di Pilkada Serentak 2020
"Ditambah lagi jumlah pesantren yang begitu banyak dengan anggaran yang amat terbatas agak sulit untuk membagikan bantuan tersebut secara merata. Saya yakin bahwa dengan validasi data, data-data pesantren yang diinput mutakhir, bisa membuat beberapa pesantren, paling tidak pesantren yang paling membutuhkan untuk penanganan Covid-19, bisa segera dicairkan (dana bantuannya). Itu harapan kami," kata Kang Maman.***
