Network
PORTAL MAJALENGKA - Transisi Energi yang Berkeadilan (atau Just Energy Transition) sangat penting diterapkan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai target 31,89% yang tertera di dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Faktanya saat ini, pemahaman dan penerapan prinsip adil dalam proses transisi energi, melenceng dari pemahaman yang seharusnya.
Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Indonesia Torry Kuswardono mengatakan, Transisi energi saat ini adalah salah logika. Sebab transisi energi tetap menggunakan logika pertumbuhan ekonomi yang (tetap) mengandalkan eksploitasi.
Baca Juga: Coba Yuk! Resep Tongseng Ayam, Menu Nikmat Saat Santap Buka Puasa di Musim Penghujan
Menurut dia, langkah mitigasi Krisis Iklim dalam transisi energi, prosesnya harus berkeadilan dan menjamin terjadinya integrasi ekosistem, lingkungan dan integritas sosial. Torry menilai transisi energi tidak hanya berpatokan pada target penurunan emisi semata.
Tetapi harus mempertimbangkan siklus menyeluruh dari sektor energi dan dilakukan penilaian untuk melihat kemampuan adaptasi suatu daerah yang mengalami transisi energi dari berbagai faktor, serta bagaimana dampaknya.
“Mitigasi energi yang tidak mempertimbangkan kemampuan adaptasi lingkungan kedepannya akan memunculkan masalah baru, misalnya dengan adanya kebijakan kendaraan listrik, perlu dilakukan asesmen, bagaimana dampak pertambangan nikel bagi masyarakat sekitarnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dalam bertransisi dan berujung pada ketidakadilan,“ tutur Torry.
